JAKARTA (Eksplore.co.id) – KementerianKoperasi dan UKM (KemenkopUKM) akan mempermudah masyarakat Yang ingin mendirikan koperasi. Caranya, dengan menyiapkan template Anggaran Dasar Koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Senin (21/6/2021), mengatakan, pembahasan konsep final template akte pendirian koperasi sudah selesai dilakukan. Pembahasannya melibatkan lintas pelaku terkait terutama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan para praktisi yang berasal dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). “Dalam waktu dekat, Kementerian Koperasi dan UKM akan memperkenalkan ke publik,” kata Zabadi.

Ia berharap hal ini akan benar-benar memberikan manfaat bagi Gerakan Koperasi, karena template akta pendirian koperasi ini tidak lebih dari 17 halaman. Sebelumnya, template Akte Pendirian Koperasi sampai dengan 50 halaman.

Akta Pendirian Koperasi, kata Zabadi, adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi. Alta itu memuat anggaran dasar (AD) Koperasi. “Namun, template yang kami siapkan tidak menjadi baku dan wajib, tetapi sebagai bentuk gambaran terkait substansi yang harus diatur di dalam Akta Pendirian,” katanya.

Yang penting, kata Zabadi, adalah pemahaman dari para pendiri koperasi terkait hal-hal apa saja yang harus mereka atur di dalam Akta Pendirian sebelum membentuk koperasi.

Zabadi, mantan dirut Smesco, menjelaskan, template yang akan diluncurkan dalam waktu delay adalah panduan, bukan pedoman. Artinya, template ini hanya referensi bagi lintas pelaku terkait seperti notaris, dan masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Dia juga mengingatkan dan mempertegas bahwa anggaran dasar sepenuhnya adalah kesepakatan para pendiri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, membantu menyiapkan contoh.

Menurut Zabadi, template anggaran dasar yang akan diluncurkan menunjukkan aksi keberpihakan pemerihtah kepada masyarakat. Hal ini bagian kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, paska ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Kami berharap Ikatan Notaris Indonesia (INI) khususnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) mempunyai persepsi yang sama bahwa ini adalah bagian dari kemudahan berusaha, sehingga Notaris nantinya mempercepat proses pembuatan akta serta menyesuaikan biaya pembuatan akta pendirian koperasi, karena akta pendirian koperasi nantinya lebih sederhana  atau simpel,” ujar Zabadi.

“Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, sehingga koperasi di Indoensia tetap menjadi soko guru perekonomian bangsa serta memperkokoh peran koperasi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya. Dia juga menjamin, biaya Pendirian Koperasi tidaklah mahal. (BS)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini