JAKARTA (Eksplore.co.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjamin Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif dalam bentuk dana hibah sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro tepat sasaran. Bahkan demand dan penyalurannya dinilai cukup tinggi.
“Kami pastikan tepat sasaran, saya sudah cek di lapangan, feeling mereka memang tak mau uangnya dipakai konsumsi, mentalnya pengusaha meskipun mikro,” kata Teten saat berbicara dalam FMB9 bertajuk “Bantuan UMKM Sudah Efektifkah?” di Jakarta, Jumat (4/9/2020).
MenkopUKM Teten menyebut, pelaku UMKM yang tak bisa bertahan lagi, didorong untuk masuk dalam bantuan sosial dengan kategori kelompok miskin baru. Untuk ini, yang sementara masih berusaha dibantu adalah pembiayaan dan penyerapan produknya. Teten mengatakan, bantuan diberikan sebagai upaya pemerintah agar ada uang bergulir di masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli.
“Harapannya supaya di kuartal III 2020 ini kita keluar dari pertumbuhan negatif, terdorong akibat mulai naiknya daya beli. Target awal Banpres Produktif ini 12 juta pelaku usaha, karena demand-nya tinggi. Baru seminggu saja ada Rp13 triliun sudah tersalurkan,” tutur Teten.
KemenkopUKM pun mendata, per 3 September 2020, realisasi Banpres Produktif mencapai Rp13,4 triliun kepada 5.591.204 usaha mikro. Pada tahap awal akan disalurkan sebesar Rp22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha. Saat ini KemenkopUKM sudah punya data penerima yang sudah divalidasi hingga 19 juta pelaku usaha.
Data tersebut dihimpun KemenkopUKM bersama berbagai kementerian/lembaga mulai dari Kemenkeu, OJK, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, BPKP maupun Himbara. Mereka terus mendata secara rutin dan menyalurkan langsung ke rekening “by name by address”.
Menurut Teten, segala upaya dilakukan pemerintah dalam membantu keberlangsungan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga KUR, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maupun Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.
Untuk memastikan apakah bantuan yang diberikan efektif, MenkopUKM Teten siap melakukan tahapan evaluasi pelaksanaan program stimulus UMKM. Salah satunya membentuk kelompok kerja untuk mengawal program. Untuk meningkatkan pengawasan di daerah, dilibatkannya dinas maupun Himbara dan lembaga pengusul lainnya.
Teten menambahkan, ke depan akan memastikan bagaimana produk UMKM bisa terserap oleh masyarakat. Saat ini yang punya daya beli adalah pemerintah dan BUMN. Itu makanya da kebijakan belanja pemerintah serta lembaga lain untuk membeli produk UMKM hingga senilai Rp307 triliun. Agar terealisasi, KemenkopUKM menjalin kerja sama dengan LKPP serta mengembangkan Pasar Digital (PaDi) bersama 9 BUMN yang secara gradual akan ditambah jumlah keikutsertaan BUMN.
“Saya rasa kalau ini semua digerakkan, ekonomi kita bisa terdongkrak kembali. Sekitar 200 juta masyarakat dibangkitkan kesadarannya untuk beli produk UMKM akan sangat efektif, ini kekuatan yang perlu kita tumbuhkan,” pesan Teten.
Target Penyaluran
Menanggapi Teten, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya memiliki enam tugas pokok dengan total bantuan anggaran sekitar Rp488,06 triliun dengan total sasaran sekitar 120 juta rakyat Indonesia. Dari jumlah itu, program stimulus yang paling besar di perlindungan sosial mencapai Rp204,95 triliun. Selanjutnya, bantuan UMKM lewat PEN sekitar Rp123,46 triliun.
“Tugas kami mempercepat anggaran. Bansos terbesar diberikan ke UMKM mengapa? Selama ini UMKM menjadi roda ekonomi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Namun perlu saya akui, karena programnya banyak, ini yang menyebabkan eksekusinya cukup sulit,” tutur Budi.
Budi mengungkapkan, dari anggaran Rp480 triliun, sekitar Rp190,5 triliun telah terealisasi per 2 September 2020. Dalam seminggu yang lalu, ada tambahan lagi penyerapan sekitar Rp22,5 triliun. “Kita harus kejar lagi ada sisa waktu empat bulan sampai Desember 2020, supaya sekitar Rp400 triliunan bisa terserap,” kata Budi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari menuturkan, sesuai Permenkop Banpres Produktif, BRI memiliki 2 fungsi yaitu sebagai pengusul dan penyalur. Pengusul bersumber dari calon penerima yang sudah ada di bank sebagai penabung di BRI dan memiliki profesi sebagai pedagang atau wiraswasta.
Selanjutnya sebagai penyalur, memiliki unit yang bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk dalam Permenkop, dinas koperasi dan lainnya. BRI membantu untuk meng-cleansing tahap awal sampai buka rekening.
“Sampai sekarang sudah disalurkan ke 1,6 juta penerima, bertambah lagi 500 ribu data dan ada 3 juta lagi penerima yang masih divalidasi,” imbuh Supari. (bs)
