JAKARTA (Eksplorer.co.id) – Sebanyak 13 penasehat menteri siap bekerja untuk membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selain itu, Edhy juga dibatu oleh sembilan orang yang diangkat sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Para penasehat tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Dari siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (21/01/2020), 13 penasehat Menteri Edhy Prabowo adalah:
1.Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)
2.Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)
3.Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)
4.Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)
5.Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
6.Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)
7.Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)
8.Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)
9.Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)
10.Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)
11.Effendi Gazali (anggota/penasehat bidang komunikasi publik)
12.Bakhtiar Aly (anggota/penasehat bidang komunikasi publik)
13.Rina Saadah (anggota/penasehat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan).
Edhy menyatakan bahwa pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.
“Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka. (Untuk) kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbone (tulang punggung) kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan,” paparnya.
Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap, kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan berdasarkan kajian ilmiah, akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.
Sementara itu, sembilan nama dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan adalah:
1.Muhammad Yusuf (pembina)
2.Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3.Yugi Prayanto (pembina)
4.Effendi Gazali (ketua)
5.Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6.Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7.Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8.Welnaldi (sekretaris)
9.Bunga Kejora (wakil sekretaris). (ps)
