Jakarta (Eksplore.co.id) Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, meminta pemerintah Arab Saudi untuk tetap menyelenggarakan ibadah haji kendati dalam kondisi pandemi. Menurutnya, penyelenggaraan haji tersebut masih bisa dilakukan sepanjang diterapkan protokol kesehatan.
“Kita ketahui sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses untuk ibadah haji bagi negara lain. Sejujurnya, animo masyarakat global, khususnya masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk tetap menunaikan salah satu rukun Islam ini kendati dalam kondisi pandemi.” ungkap Bukhori di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Bukhori menilai, ibadah haji adalah bentuk syiar umat Islam sehingga sangat disayangkan jika terpaksa absen dikarenakan pandemi. Ia meyakini bahwa pemerintah Arab Saudi memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatur pelaksanaan haji dalam situasi extraordinary. Selain itu, dengan tetap membuka ruang bagi pelaksanaan haji perlu dimaknai sebagai upaya spiritual yang bisa dilakukan secara kolektif oleh masyarakat global, khususnya umat Islam untuk melawan pandemi.
Sejak awal Bukhori percaya bahwa kekuatan spiritual adalah kunci untuk menguatkan imunitas. Ia berharap dengan berkumpulnya umat muslim dari seluruh dunia di Mekah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kemudian memanjatkan satu doa yang sama agar wabah ini terangkat bisa menjadi satu gerakan yang luar biasa. “Langkah seperti ini perlu juga kita maknai sebagai ikhtiar untuk melawan pandemi yang sampai saat ini belum bisa diperkirakan kapan berakhir,”terangnya.
Lebih lanjut, Bukhori menyerahkan kepada Pemerintah Arab Saudi perihal regulasi, mekanisme, maupun kebijakan terkait siapa yang menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah. Namun pada intinya, politisi PKS ini sangat mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
Sementara melansir surat kabar Reuters, Arab Saudi sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk membuka akses haji dengan beberapa ketentuan khusus seperti pelarangan bagi jamaah lansia dan penambahan cek kesehatan. Dengan prosedur yang ketat, s dimungkinkan setiap negara hanya diizinkan mengirim sebanyak 20% dari kuota regular. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi. (Gus)
