oleh Memet Hakim*

KITA mulai saja dari Piagam Jakarta yang menjadi kesepakatan para wakil rakyat yang di tandatangani oleh 9 orang pada 22.06.1945. Pancasilanya sendiri ada perubahan sedikit pada dasar negara yang pertama dari Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan YME. Perubahan itu diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 dan Panca Sila sudah final tidak perlu dipermasalahkan lagi. Justru yang menjadi masalah adalah adanya amandemen atau perubahan atas UUD itu sendiri dan bahkan ada upaya mengubah Pancasila.

UUD 1945 & PS jelas sekali menggunakan konsep khilafah, sehingga bisa disebut khilafah ala Indonesia, karena hukumnya tetap menggunakan hukum Belanda (sekarang KUHAP).

UUD 1945 & PS juga demokratis, tapi demokrasi a’la Indonesia, karena tidak sama dg demokrasi yang dimaksud oleh Barat yakni 50 %+1, Demokrasi yg menganut musyawarah dan mufakat dalam perwakilan.

Atas dasar itu UUD 1945 & PS berada di tengah, pas sekali untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

Adanya pemikiran khilafah murni lengkap dengan hukum Islam, rasanya tidak diperlukan, karena RI bukan negara agama. Begitu juga aparat harus pafam tentang khilafah ini, sehingga tidak salah persepsi juga, karena pada dasarnya konsep pemilihan pemimpin di dalam UUD 1945 dan PS merupakan konsep khilafah.

Di dalam konsep khilafah itu juga ada Demokrasi, tapi demokrasi terpimpin, bukan demokrasi seperti yg kita lakukan sekarang. Dalam hal pemilihan Presiden dapat dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak minimal 2/3 anggota MPR, apabila musyawarah & mufakat tidak tercapai. (Perlu diperhatikan Pemilihan Presiden bukan oleh KPU).

Demokrasi kita menganut sistem musyawarah mufakat seperti yg tercantum dalam PS sila ke-4.

Jadi jika ada yang mengaku Pancasilais sambil menyalahkan khilafah, artinya ybs belum paham. Perlu dicerahkan. Begitu juga jika ada mengaku khilafah sambil menyalahkan demokrasi. UUD 45 & PS ini adalah Khilafah a’la Indonesia dan demokrasi ala Indonesia.

Itulah alasan kuat jika ingin bersatu, berdaulat, bermartabat, merdeka, kita harus kembali ke UUD 1945 & PS yang asli.

Kita memang butuhkan pemimpin yang berani membuat dekrit Presiden kembali ke UUD 45 yang asli, semoga segera muncul pemimpin amanah yang diharapkan, bukan asal pemimpin yang abal2-abal.

Implikasi kembali ke UUD 1945 adalah :
1. Harus ada pemilihan anggota legislatif ulang, yg dilakukan oleh Komite Nasional Aturan Peralihan pasal IV.
2. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi yg tugasnya membentuk UU dan GBHN, jika perlu membentuk MPRS, DPRS dan DPDS, sampai terbentuk secara formal.
3. Kedaulatan ditangan Rakyat melalui MPR
4. Anggota MPR (Pasal 2) adalah:
– Anggota DPR
– Utusan Daerah
– Utusan Golongan
Jumlahnya tidak secara explisit disebutkan, tapi idealnya masing masing 1/3 nya @ 250-300 orang
4. Memilih presiden dan wakilnya sesuai kehendak UUD 1945.
5. Nasionalisasi seluruh perusahaan asing yg terkait Bumi, Air dan Kekayaan Alam (pasal 33) harus dikuasai negara, artinya perusahaan Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Air Minum, Minyak dan Tambang harus dijadikan BUMN.
6. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (Pasal 30). Pasal ini memungkinkan tiap warga negara membela negara dari ancaman bangsa dan negara asing.

Saat ini Indonesia terancam bangsa dan negara Cina, jadi tiap warga negara wajib untuk membela negara.

Juni 2022

*Memet Hakim, Ketua umum DPP APIB

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini