JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pelaku koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) menolak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Forkopi menyatakan, koperasi tidak tepat di bawah pengawasan OJK seperti diatur dalam RUU PPSK.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forkopi Andi Arslan usai melakukan audiensi dengan MenKopUKM Teten Masduki, Rabu (2/11/2022) di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta. Andi menjelaskan, RUU PPSK pasal 191, 192, dan 298 telah menempatkan koperasi di bawah pengawasan OJK  termasuk di dalamnya pemberian izin dan pencabutan izin pendirian koperasi.

“Kami menolak hal itu (RUU PPKS) karena memang prinsip dasar dan asas koperasi berbeda. Koperasi bersifat gotong royong dan kekeluargaan dan juga mempunyai self regulation, di mana regulasi tentang koperasi itu sangat berbeda dengan OJK,” kata Andi.

Dari sisi koperasi, kata Andi, OJK bicaranya selalu sanksi denda dan pidana, sehingga semangat dan prinsipnya sangat berbeda dengan koperasi. “Kami berharap pengawasan koperasi ada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM),” kata Andi.

Forkopi, katanya,  juga menyuarakan aspirasi yang sama ke berbagai lembaga, yakni Menteri Keuangan, Komisi XI DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR. Pihaknya juga berharap ada respons dan bersedia dipanggil untuk menyampaikan masukan kepada lembaga-lembaga tersebut mengingat banyak hal yang sebetulnya sangat bertentangan dengan prinsip koperasi di dalam RUU PPSK.

Andi yang juga Ketua umum Kospin Jasa menyatakan, aspirasi ini merupakan bentuk keprihatinan bersama dari pelaku koperasi.  Saat Forkopi dibentuk pada 19 Oktober 2022, jumlah koperasi yang tergabung sudah sebanyak 2.300 koperasi. (bS)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini