JAKARTA (Eksplore.co.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim tidak terjadi kebocoran dan hacking (peretasan) terhadap data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang dimilikinya. Jadi, kondisi data DPT Pemilu 2014 masih baik dan aman.
“KPU telah menelusuri dan melakukan pengecekan data yang di-posting akun Twitter @underthebreach yang mengklaim telah meretas pangkalan data (database) KPU,” kata Komisioner KPU Viryan Azis pada Minggu (24/5/2020).
Akun Twitter @underthebreach mengklaim memiliki data pemilih sebanyak 200 juta. Akun ini menunjukkan contoh tampilan data DPT Pemilu 2014 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Namun, Viryan membantah data yang ditampilkan pada akun twitter tersebut adalah data November 2013 dengan format pdf. Format ini sama dengan yang KPU berikan kepada pihak eksternal.
“Pemberian data ini dilakukan dengan berita acara dan menandatangani surat pernyataan resmi,” jelasnya.
Surat pernyataan yang dimaksud menyatakan bahwa data DPT adalah data rahasia dan hanya untuk kepentingan pemilu.
KPU melindungi data pribadi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Begitupula data DPT Pemilu 2019. “KPU tidak pernah memberikan data secara utuh kepada pihak eksternal selama penyelenggaraan pemilu 2019,” paparnya.
Data yang diberikan dengan mengganti beberapa digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang/
Sebelumnya, suatu kabar menyebutkan jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
Kabar kebocoran ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020). Dia menyebutkan hacker mengambil data tersebut dari situs KPU pada tahun 2013.
Data DPT 2014 yang dimiliki sang peretas disebut berbentuk file berformat PDF. Berdasar bukti tangkapan gambar yang diunggah di forum tersebut, sang peretas memiliki 2,3 juta data kependudukan.
Data tersebut berisi sejumlah informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya. (mam)
