KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Iklim di Dubai, 1-12 Desember 2023, penuh keprihatinan. Betapa tidak! KTT yang dihadiri 198 negara ini, diselenggarakan dengan latar belakang bencana global yang mengerikan. Banjir dan badai laut yang makin dahsyat, gelombang panas yang kian memanggang bumi, musim panas yang sangat menyengat, dan kebakaran hutan yang kian masif di seluruh dunia.

Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia yang pernah menggemparkan dunia (karena aksinya menyerukan “mogok sekolah” tahun 2018 di Eropa dan Amerika, mengingatkan pimpinan dunia agar peduli terhadap kerusakan bumi yang kian parah) menuduh KTT Iklim atau Conference of The Parties/COP 28 Dubai hanya sekadar “greenwashing.” Yaitu mempromosikan keberpihakan mereka tanpa membuat perubahan yang berarti untuk menyelamatkan bumi. Padahal menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), saat ini apa yang terjadi di bumi (akibat kadar tinggi gas rumah kaca di atmosfir) sudah bukan lagi “global warming”, tapi “global boiling“.

UNEP (United Nationd Environment Program, PBB) melaporkan bahwa gas rumah kaca di atmosfer mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, UNEP meragukan KTT Iklim Dubai mampu merumuskan penurunan emisi karbon sesuai kesepakatan dunia. UNEP menegaskan emisi karbon global pada tahun 2030 hanya akan berkurang dua persen dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2019. Ini jauh dari penurunan sebesar 43 persen yang diperlukan untuk membatasi pemanasan bumi hingga maksimal 1,5 derajat celcius sejak zaman pra-industri.

Penurunan karbon 43 persen dari kondisi tahun 2019 tersebut, adalah upaya minimal untuk mencegah kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celsius dari era sebelum revolusi industri. Kenapa? Jika kenaikan suhu bumi dibiarkan lebih dari 1,5 derajat celcius, maka “kiamat bumi” akan terjadi pada tahun 2030. UNEP memprediksi, saat itu, 210 juta orang mengalami kekurangan air, 14% populasi akan terpapar gelombang panas, dan 290 juta rumah akan terendam banjir pesisir, hingga 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen.

Organisasi Meteorologi Dunia, Mei 2023, melaporkan bahwa dengan tren kenaikan emisi karbon saat ini, suhu bumi mungkin akan naik 1,5 derajat Selsius di tahun 2027. Sebelum 2030. Ini artinya hanya 4 tahun dari COP 28 Dubai, dunia akan mengalami katastrop iklim yang luar biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, kiamat bumi sudah di ambang pintu seperti diperingatkan Paus Fransiskus Juli 2023 lalu. Manusia sebagai pelaku sejarah dan peradaban dunia, seharusnya bisa mencegah kiamat dini akibat emisi karbon berlebihan tersebut. Manusia punya segalanya — ilmu, teknologi, dan ekonomi — untuk mengatasi semua itu.

Panas dan banjir merupakan dua sisi mata uang yang sama dalam bencana ekosistem yang sebagian besar akibat ulah manusia. Kerusakan hutan yang makin luas, kian besarnya konsentrasi gas karbon dioksida di udara, dan banyaknya pencemaran di darat, laut, dan udara telah merusak ekosistem bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dua dekade lalu memprediksi kenaikan suhu atmosfir bumi antara 0,5 derajat Selsius tiap satu dekade dapat menaikkan permukaan air laut sampai setinggi satu meter di pertengahan abad 21.

Bila hal itu terjadi, maka sebagian wilayah pantai Amerika, Eropa, dan Asia akan tenggelam. Hal ini sudah diderita negara kepulauan di musim laut pasang seperti Maldive di laut selatan India, Pulau Marshall, Tuvalu, Karibati dan di kawasan Pasifik. Kenaikan suhu atmosfir itu, tak hanya menimbulkan kenaikan permukaan air laut, tapi juga mengacaukan iklim secara global sehingga banjir dan panas yang ekstrim datang silih berganti.

Prediksi UNEP, UNFCCC, dan IPCC kini mulai “dirasakan manusia” di muka bumi. Tapi anehnya, para pemimpin dunia masih terus berselisih — mempertanyakan negara mana yang harus bertanggungjawab atas bencana global — bukan mencari solusi dan kolaborasi untuk menyelamatkan bumi dari kiamat tersebut.

Semua pihak tahu biang kerok kenaikan suhu bumi tersebut adalah pemakaian energi fosil yang berasal dari minyak, batubara, dan gas secara berlebihan. Sisa pembakaran energi fosil inilah yang mengotori atmosfir dengan gas karbon. Manusia sebetulnya mampu mencari sumber energi alternatif yang aman seperti sinar matahari, panas bumi, angin (bayu), air, dan gelombang laut. Tapi sayangnya, dengan alasan mahal secara ekonomi, sumber energi alternatif tersebut kurang mendapat dukungan.

Itulah sebabnya di KTT Iklim Dubai, ramai diperbincangkan, bagaimana meningkatkan pemakaian energi alternatif. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan sebanyak 3 kali lipat untuk kebutuhan global. Ini artinya, kapasitas global energi terbarukan akan meningkatkan dari 3,4 terawatt pada tahun 2022 menjadi 11 terawatt pada tahun 2030. Selain itu, 50 perusahaan migas yang mewakili lebih dari 40% produksi minyak global menandatangani Perjanjian Dekarbonisasi Minyak dan Gas (OGDC).

Bagaimana Indonesia sendiri? Jakarta sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon nol persen pada tahun 2060. Mampukah?

Sejauh ini, yang dibanggakan Indonesia adalah keberhasilan dalam menurunkan emisi karbon dari lahan hutan. Betul, Jakarta sudah melakukan reboisasi kerusakan hutan dan moratorium penebangan hutan, khususnya di Era SBY dan Jokowi. Tapi kendalanya, emisi karbon dari migas dan batu bara, masih belum teratasi.

Kebutuhan industri di Indonesia masih tergantung dari migas dan batu bara. Dan pemerintah tampaknya masih akan terus mengeksploitasi tambang migas dan batu baru untuk kebutuhan industri, demi mencapai Indonesia emas di tahun 2045.

Ambisi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dengan komitmen nol persen emisi karbon, tampaknya belum sinkron. Padahal jika Jakarta serius untuk mencapai nol persen emisi di tahun 2060, sumber energi alternatifnya sudah tersedia. Indonesia kaya panas bumi, energi air, energi bayu, dan gelombang laut.

Persoalannya, seriuskah Jakarta mereformasi kebijakan energinya secara konsisten? Inilah tantangannya. Dari cita-cita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi Indonesia nol emisi karbon 2060 hanya terpaut waktu 20 tahun.

Jika kedua “event penting” itu berjalan sendiri-sendiri, niscaya tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika sejak sekarang menerapkan kolaborasi kebijakan seluruh stake holder di bidang energi, niscaya kedua cita-cita luhur itu akan berhasil. Tercapainya Indonesia Emas berbarengan dengan Indonesia Segar dan Nyaman tanpa Emisi Karbon. Semoga!

*Ir. Wisnu Salman adalah alumnus ITB, kini menjadi konsultan pertambangan dan CEO PT Mining Berkah

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini