oleh Memet Hakim*

DIHENTIKANNYA izin ekspor minyak sawit, mrpkn berita baik utk ibu2 dan warung2 makan, dari belasan pabrik minyak goreng yg sempat ditutup karena tidak kebagian alokasi CPO sekarang seluruhnya beroperasi penuh kembali. Pasokan minyak goreng dijamin berlimpah. Harga minyak diprediksi akan turun.

Produksi nasional minyak sawit saat ini berkisar 50 juta ton. Sedang kebutuhan minyak goreng di DN hanya 22 juta ton yang  terdiri dari kebutuhan migor versi Gapki 10 juta ton, versi Pemerintah 5 juta ton, buat biodiesel 10 juta ton (B20-30), dan kebutuhan Oleochemical 2 juta ton, ton. Artinya ada kelebihan 30 juta ton.

Dengan adanya kasus ini, mungkin banyak pihak merasa dirugikan, tapi minyak sawit seluruhnya dapat diserap di DN jika Program B100 dilaksanakan secepatnya. Semua minyak sawit diolah di DN digunakan di DN tentu hasilnya akan positif.

Negatifnya, pasar dunia terganggu, harga CPO akan meningkat pesat, untuk Malaysia dan beberapa negara penghasil minyak sawit lainnya mendapat untung lebih banyak.

Penghematan devisa akibat impor minyak bumi bertambah mungkin sampai sekitar Rp 250 triliun, tapi devisa dari kelapa sawit sebesar sekitar Rp430 triliun hilang. Kehilangan devisa Rp180 triliun untuk kepentingan rakyat tentu tidak masalah.

Saat ini Pemerintah punya peluang sangat baik utk melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan perkebunan asing menjadi BUMN, ini amanat UUD 1945. Dengan demikian Laba Usaha Perusahaan Asing yang selama ini mengalir ke LN sebesar 400-500 triliun/tahun akan berputar di DN.

Biar saja pemilik perusahaan kelapa sawit dan industri hilir tersebut kehilangan sumbernya, toh mereka sudah lama mendapatkan keuntungan. Jika harus dibayar, dicicil dan dibayar dg harga NJOP yang berlaku dari hasil laba usaha perkebunan tersebut.

Para petani sawit tidak usah sedih, karena harga sawit suatu saat akan menemukan keseimbangan kembali. Perlu pengorbanan bbrp saat untuk kepentingan rakyat banyak. Para petani sawit juga sudah mendapatkan harga yang baik akibat adanya program Biodiesel, dibanding sebelumnya.

Sangat mungkin ada gelombang protes dari petani, tapi yang dikerahkan oleh para naga ini, kalau petani murni karena mereka bagian dari rakyat tentu akan membantu upaya ini.

Tinggal adakah keberanian pemerintah untuk melakukan nasionalisasi yg umumnya milik para naga yang selama ini ikut merusak ekonomi rakyat ?

*Memet Hakim pengamat masalah perkebunan

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini