SECARA total subsidi keperintisan sektor transportasi mengalami kenaikan di tahun 2023. Tahun 2022 alokasi subsidi perintis Rp 3,01 triliun, sekarang (tahun 2023) menjadi Rp 3,51 triliun. Subsidi keseluruhan untuk transportasi, sektor perkeretaapian mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp 3,326 triliun (50 persen). Kemudian diikuti transportasi laut Rp 1,47 triliun (22 persen), transportasi darat Rp 1,32 trilun (20 persen) dan transportasi udara Rp 550,137 miliar (8 persen).

Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang yang secara finansial belum menguntungkan.

Sektor transportasi darat mendapat Rp 1,32 triliun (20 persen) dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan Rp 177,42 miliar, angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 37 trayek sebanyak Rp 36,10 miliar, angkutan barang untuk 6 lintasan Rp 13,51 triliun, angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp 584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp 18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp 500 miliar.

Khusus angkutan perkotaan yang baru dikembangkan sejak 2020 di 11 kota (Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Jaya di Palembang, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Purwokerto, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Trans Mamminasata di Makassar, Trans Pakuan di Bogor) dengan skema pembelian layanan (buy the service), sejak 31 Oktober 2022 di 10 kota sudah berbayar, kecuali Trans Pakuan di Bogor.

Program Teman Bus yang dikelola Ditjenhubdat di 10 kota per 1 Oktober 2022, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang. Sementara Program Bus Kita dikelola Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Anggaran subsidi Rp 500 miliar, dirasa masih kurang mengingat target hingga akhir 2024 ada 27 kota yang harus mendapatkan pembenahan transportasi umum perkotaan.

Sektor transportasi udara mendapatkan Rp 550,137 miliar (8 persen) yang diuraikan untuk angkutan perintis kargo 40 rute Rp 79,97 miliar, angkutan perintis penumpang 220 rute Rp 381,352 miliar, angkuran subsidi kargo 1 rute Rp 12,11 miliar, subsidi BBM penumpang 7,183 drum Rp 20,87 miliar, angkut subsidi BBM kargo 1.323 drum Rp 5,82 miliar.

Subsidi angkut subsidi bahan bakar minyak (BBM) berupa drum diberikan wilayah pelosok yang tidak hanya bisa dijangkau transportasi udara. Di daerah ini untuk moblitas transportasi darat diberikan kendaraan listrik, sehingga tidak banyak beban anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk angkut BBM. Sumber energi wilayah tersebut tidak harus berasal dari BBM, namun bisa dari sumber energi lainnya, seperti energi surya hanya untuk kepentingan penerangan rumah tangga. Inovasi sumber energi di daerah seperti ini jangan hanya mengandalkan BBM.

Transportasi laut mendapat kucuran subsidi sebesar Rp 1,47 triliun (22 persen). Terbesar diberikan angkutan perintis laut Rp 936,41 miliar, diikuti Program Tol laut 35 trayek sebanyak Rp 535,82 miliar, pengakutan kapal ternak 6 trayek sebanyak Rp 63,4 miliar dan terakhir kapal rede 16 trayek Rp 44 miliar.

Program tol laut belum maksimal, pemerintah daerah seharusnya lebih pro aktif lagi untuk mengembangkan usaha di daerahnya masing-masing supaya kapal-kapal yang mengangkut komoditas dari wilayah barat ketika kembali lagi dapat terisi komoditas produksi wilayah setempat.

Sektor perkeretaapian paling sedikit menerima subsidi untuk KA Perintis, yakni sebesar Rp 175,93 miliar. Namun mendapat porsi tambahan dari DIPA Kementerian Keuangan untuk PSO sebanyak Rp 3.325.788.436.133.

Tahun 2023 kontrak Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 2,6 triliun ada penurunan dibanding tahun 2022 sebesar Rp 2,8 triliun. Kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen). Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).

Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat.

Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di dapilnya diberikan program transportasi umum.

Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat.

*Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini