JOMBANG (Eksplore.co.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku punya model bisnis bagi koperasi pangan agar bisa masuk dalam skala bisnis layaknya korporasi. Perlunya, selain memperkuat koperasi juga untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Teten berharap, model bisnis ala korporasi itu bisa diadopsi oleh Koperasi Perjuangan Usaha Tani, di Jombang, Jawa Timur. Koperasi ini merupakan transformasi dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sugihwaras, Jombang.
Menurut Teten, Presiden Jokowi kerap mengingatkan agar kelembagaan koperasi diperkuat. Salah satunya pada koperasi pangan. Diapun mengapresiasi transformasi gapoktan menjadi koperasi. Namun sekadar bertransformasi saja tidak cukup. Karena, koperasi harus terus berkembang agar dapat mensejahterakan anggotanya.
“Koperasi ini sekarang mengelola 200 hektare lahan dengan 100 anggota, ini sudah cukup luas, walaupun bisa dikembangkan hingga 1.000 hektare. Karena untuk membangun kelembagaan usaha koperasi ini agar semakin kuat, idealnya mencapai 1000ha,” kata Teten, pada acara penyerahan SK Pengesahan Badan Hukum pendirian Koperasi kepada Ketua Koperasi Perjuangan Usaha Tani Moh Asmui, di Jombang, Senin (30/9/2020).
Acara Itu disaksikan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Mas Ournomo Hadi. Mundjidah Wahab. Sedangkan, MenkopUKM didampingi Deputi Bidang Kelembagaan KemenkopUKM Rulli Nuryanto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.
Teten mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sudah memiliki bisnis model untuk koperasi pangan dalam pengembangan usaha, modernisasi dan memperluas usaha.
“Konsep kami ini korporatisasi, nanti petani menjual produk ke koperasi, koperasi ini kemudian mengolah jadi beras. Lalu urusan ke market atau pasar biarkan koperasinya, karena umumnya market itu bayarnya mundur sehingga petani tidak mungkin bisa karena keterbatasan dana,” ucapnya.
Dengan model bisnis tersebut, koperasi juga akan melindungi petani dari permainan harga. Karena itu, koperasi harus diperkuat pembiayaannya untuk dapat menyerap produksi petani, membantu permodalsn petani, serta memperkuat investasi untuk pengembangan RMU (Rice Milling Unit) atau mesin penggilingan padi modern.
Teten mencontohkan, di Belanda, New Zealand, dan Australia, wadahnya koperasi, tapi usahanya dilakukan dalam bentuk korporasi. Kelebihannya, keuntungan semua usaha tani dinikmati oleh seluruh anggotanya. Selanjutnya, koperasi juga harus mengembangkan digitalisasi agar saat masuk dalam skala bisnis ekonomi, tidak kalah dengan korporasi.
“Yang paling bagus itu jika koperasi juga memiliki off taker dan kredit koperasi dijamin Jamkrida. Dengan begitu, koperasi akan sehat, efisien dan ada off taker, pasti lembaga pembiayaan berebut menyalurkan biaya,” ucapnya.
Salurkan Banpres Produktif
Dari Jombang, rombongan MenkopUKM melanjutkan roadshow ke Surabaya untuk membagikan bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 1,1 juta pelaku usaha mikro bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“BANPRES-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM selama pandemi covid-19 dan program untuk memulihkan ekonomi nasional. UMKM yang tidak bankable ini diberikan bantuan Rp2,4 juta. Untuk satu kabupaten/kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkannya,” kata Teten di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, di Jatim terdapat sekitar 9,78 juta UMKM. Dia berharap kuota UMKM penerima Banpres-PUM di Jatim ditambah. “Kami laporkan ke Presiden, bahwa 54% PDRB Jawa Timur didukung oleh UMKM. Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan dan semoga dapat didukung 2 juta bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (PUM),” kata Khofifah.
Tingginya jumlah UMKM tersebut, disebut Gubernur Khofifah, sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi yang cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jawa Timur. “Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan covid-19,” tutur mantan menteri urusan pemberdayaan perempuan dan anak ini. (ban)
