BELAJAR dari masalah yang dihadapi Pedagang Kaki Lima (PKL) Timur gedung Jogja Expo Center (JEC) yang baru-baru ini digusur paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Harian Jogja 26 Januari 2023, apa yang dapat dipetik? Ternyata peraturan perundangan yang ada itu bisa diatur sedemikian rupa tergantung pihak-pihak yang berkepentingan.

Para PKL yang pada awalnya dilaporkan oleh pemilik swalayan di area tersebut kepada Sat Pol PP langsung ditindak digusur paksa. Selanjutnya para PKL tersebut melaporkan balik pemilik swalayan tersebut melanggar tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) karena melanggar Garis Sempadan Bangunan.

Melalui proses yang panjang akhirnya terbukti laporan para PKL terbukti bahwa pemilik swalayan tersebut melanggar tidak memiliki PBG/IMB karena melanggar Garis Sempadan Banguan yang sudah ada surat perintah bongkar dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nomor : 640/1118 tertanggal 12 September 2006 sampai sekarang tidak ditindak. Ironis, orang yang melaporkan orang lain melanggar aturan untuk ditindak tegas, sedangkan dia sendiri melanggar aturan sampai saat ini aman-aman saja.

Melihat kenyataan seperti ini ada kesan pihak yang berkompeten (Sat Pol PP DIY) tidak menghendaki bangunan yang melanggar tidak memiliki PBG/IMB itu dibongkar. Berbeda dengan keberadaan PKL yang memang Sat Pol PP DIY menghendaki digusur paksa, sehingga Sat Pol PP DIY mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya termasuk dengan bertindak Represif Non Yusticial. Para PKL tidak boleh mengganggu gugat dan iri hati terhadap perlakuan seperti ini.

Pelanggar tidak memiliki PBG/IMB itu cukup diajukan kepada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul memutus dengan putusan No. 141/Pid.C/2006/PN Btl hanya menghukum Pelanggar PBG/IMB itu cukup membayar denda Rp.500.000,- tanpa ada amar putusan harus membongkar bangunan tersebut.

Pihak yang berkompeten menghendaki pelanggar PBG/IMB itu cukup diajukan ke Pengadilan dan diputus denda sudah habis perkara. Pada hal menurut bab V pasal 43 ayat 5 Perda No. 7 Tahun 2002 ditegaskan bahwa walaupun pelanggar dihukum denda, tetap diwajibkan membongkar bangunannya.

Lagi-lagi pihak yang berkompeten berkelit bahwa yang diwajibkan membongkar itu adalah yang bersangkutan, bukan Pemerintah dan aparatnya.

Berbeda dengan keberadaan PKL yang memang dikehendaki digusur oleh Pemerintah dan perangkatnya tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Melihat kenyataan seperti ini terkesan Pemerintah DIY tidak adil dan tebang pilih. PKL (rakyat kecil yang tidak punya modal) ditertibkan (digusur), sedangkan pengusaha (yang punya modal besar) tidak ditertibkan (dilindungi), sehingga terjadi hukum rimba.

Dari permasalahan di atas dapat dipetik  pelajaran yang sangat berharga bahwa peraturan perudangan itu berlaku sangat fleksibel tergantung kepada pihak yang berkompeten (Pemerintah dan perangkatnya).

Pemerintah dan perangkatnya dapat bermain bebas terhadap penerapan Perda. Lebih-lebih terhadap Perda yang tidak mengatur secara rinci seperti Perda No. 7 Tahun 2002 tentang  PBG/IMB dan Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (RIG).

Bangunan di sekitaran JEC masih banyak lagi yang melanggar tidak memiliki PBG/IMB dan RIG yang belum pernah ada sejarahnya dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah dan perangkatnya. Pada Perda No. 15 Tahun 2001 juga memberi ruang gerak yang leluasa kepada Pemerintah dan perangkatnya demi membela kepentingannya.

Pada pasal 2 ayat 2 huruf a, yang mengatur RIG sementara bagi yang tidak bisa memenuhi persyaratan RIG tetatp (salah satunya PBG/IMB). Bangunan yang tidak memiliki PGB/IMB seperti toko swalayan dapat dikeluarkan RIG sementara yang berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi (sesuai pasal 10 ayat 2).

Setelah masa berlakunya habis bisa saja pemilik toko swalayan mengajukan permohonan baru atas nama orang lain (misalnya adiknya). Setelah masa berlakunya habis, mengajukan permohonan lagi atas nama pemilik semula begitu seterusnya sepanjang masa. Apabila Pemerintah dan perangkatnya berkepentingan tentu saja membolehkan demi membela kepentingannya. Apa lagi dalam perda perlakuan yang seperti itu tidak ada larangan.

Dengan demikian harapan para PKL untuk mendapatkan perlakuan yang adil hanyalah sebuah mimpi di siang bolong yang tak pernah terwujud. Padahal menurut Undang Undang Dasar 1945 (sumber dari segala sumber hukum) Pasal 27 menegaskan : (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan. (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28D menjelaskan: (1) Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

*Sujoko Suwono, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesi (APKLI) Kabupaten Bantul.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini