JAKARTA (Eksplore.co.id) – Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perkembangan koperasi Syariah di era pemerintah Presiden Jokowi masih suran. Salah satu tolok ukurnya adalah tidak adanya Pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Pengembangan koperasi syariah bukan lagi menjadi orientasi pemerintah saat ini. Hal itu terbukti berdasarkan Keputusan Presiden No.16/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM tak ada pejabat yang fokus dan memiliki bidang khusus yang mengurus tentang koperasi syariah,” kata Sekretaris Umum MEK PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkana.

MEK PP Muhammadiyah pun mempertanyakan kepada pemerintah, mau dibawa ke mana pengembangan koperasi syariah saat ini? “Melihat Keputusan Presiden No.16/TPA tahun 2021 tersebut, jelas sekali sangat tidak popular bagi pemerintah terhadap pengembangan koperasi syariah yang selama ini menjadi keuangan inklusi yang strategis dalam pengentasan program – program kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Mukhaer, di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Mukhaer yang juga Rektor Institute Teknoligi dan Bisnis (ITB) “Ahmad Dahlan, keberadaan koperasi syariah secara regulasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) selama ini telah diatur dalam regulasi payung hukum bernama Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015. Permenkop itu mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Secara otomatis, katanya, dari regulasi tersebut pemerintah seyogyanya punya perhatian khusus untuk mengembangkan koperasi syariah dalam bentuk ada deputi atau asisten deputi yang khusus mengurusi koperasi syariah. Apa dampaknya?

MEK PP Muhammadiyah menduga ada kesengajaan dan pembiaran terhadap keberadaan koperasi syariah atau KSPPS yang sudah berjalan selama ini bertahun–tahun. Akibatnya, ujar Mukhaer, jelas mempengaruhi peran pemerintah ke depan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi syariah yang selama ini sudah menjadi tugas pokoknya.

“Untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa meninjau ulang kembali adanya keputusan tersebut dan tetap linier dengan kebijakan pembangunan ekonomi syariah yang selama ini telah dituangkan dalam Master Plan Ekonomi Syariah,” terangnya.

Gerakan Micro Finance

Imbauan Muhammadiyah kepada pemerintah, lanjut Mukhaer, tentu punya makna yang strategis. Apalagi, selama ini di Muhammadiyah memiliki konsen yang sama dalam mengembangkan ekonomi dalam bentuk koperasi syariah. Bahkan MEK PP Muhammadiyah dalam blue print –nya sangat mendukung gerakan koperasi syariah yang dikenal dengan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) yang dilakukan oleh Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Konkretnya, mendeklarasikannya berdirinya satu BTM Satu PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan organisasi wanita Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah tengah mengembangkan koperasi wanita di Aisyiyah.

“Dengan adanya realitas demikian yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang sangat konsen pengembangan koperasi syariah, maka ada analogi yang salah jika kekuatan civil society saja berjuang dalam pengembangan koperasi syariah sementara pemerintah tidak respek sama sekali. Hal ini jelas pemerintah sangat “ambigu” dalam kebijakan publik,” terang Mukhaer. (bs/ag)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini