BANDAR LAM0UNG – EKSPLORE (8/3/2018) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertekad ingin mendirikan baitut tamwil Muhammadiyah (BTM) di tiap kota atau kabupaten di seluruh Indinesia. Karena itu PP Muhammadiyah mendorong Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM untyk mewujudkan tekad tersebut.
Hal itu diungkapkan Bendahara PP Muhammadiyah Marpuji Ali dalam acara Konsolidasi Nasional 2018 Lembaga Keuangan Mikro Muhammadiyah (LKMM) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-8 Induk KSPPS BTM di Bandar Lampung, Senin (7/5/2018).
Keberadaan BTM, lkata Marpuji, berbeda dengan keberadaan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainya. BTM berdiri berdasarkan inisiatif dari bawah. Oleh karena itu, dia minta agar gerakan BTM bisa berjalan masif melalui sosialisasi tentang BTM ke akar rumput Muhammadiyah. “Sehingga ke depan akan mendorong dan merangsang berdirinya BTM – BTM di jaringan Muhammadiyah,” paparnya.
Menurut Marpuji, dengan adanya BTM di tiap-tiap daerah akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi Muhammadiyah dan umat Islam. Dia mengakui, keberadaan BTM yang ada sekarang ini sudah banyak memberikan kontrribusi terhadap Muhammadiyah. “Namun yang paling utama adalah BTM menjadi sebuah lembaga keuangan yang mandiri,” tutur Marpuji lagi.
Kemandirian iniah, yang menurut Marpuji Ali, perlu dilakukan oleh BTM di saat melakukan konsolidasi bersama pelaku ekonomi di lingkungan Muhammadiyah. “Untuk menata kemandirian sebuah lembaga keuangan, kami menyarankan agar pengembangan kualitas sumber daya insani (SDI) BTM ditingkatkan terus-menerus,” kata dia.
Yang dapat dilskukan di antaranya berupa diklat – diklat dan sertiifikasi terhadap pengelola manajemen. ” Kami menyakini jika BTM melakukan ini tak akan lama kemandirian BTM itu bisa diwujudkan di seluruh jaringan Muhammadiyah,”j elasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Induk BTM Achmad Suud menambahkan, dukungan PP Muhammadiyah terhadap keberadaan BTM ssngat diperlukan. Masalah jemandirian BTM itu banyak dibahas dalam sesi-sesi Konsolidasi Nasional ini yang melibatkan organisasi lain di lingkungan Muhammadiyah, seperti Jarungan Saydagar Muhammadiyah (JSM), Aisyiyah,, koperasi mahasiswa, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan tingkat provinsi, maupun fakultas atau jurusan ekonomi oerguruan tinggi Muhammadiyah (PTM).
Suud bersyukur, PP Muhammadiyah telah menerbitkan SK – 004 dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP-Muhammadiyah tentang pendirian Satu PDM satu BTM.
Diakui Suud, meskipun infrastruktur BTM telah terbentuk Induk, sekunder dan primer namun dalam kenyataannya keberadaan BTM belum mampu digunakan bagi warga Muhammadiyah secara maksimal. Masih banyak organisasi amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang belum menempatkan dana – dananya di BTM. Dengan demikian peluang BTM yang sangat besar untuk berkembang kurang maksimal. “Maka dari itu kami berharap dalam konsolidasi nasional ini ada upaya bagi PP Muhammadiyah untuk menginstruksikan sinergisitas antara BTM dengan AUM-AUM seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tingi Muhammadiyah. Jika diperlukan dibuatkan reguulasinya,” terangnya.
Suud meyakini jika suatu saat nanti terjadi sinergisitas antara BTM dan AUM akan mendorong lebih masif lagi untuk mewujudkan pilar ketiga Muhammadiyah yakni ekonomi yang merupakan amanah dari Muktamar di Makassar. (ay)
