Oleh Dr. Ir. Indra Iskandar*

GAUNG Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, menggelegar. Rakyat berdisorak. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Mesir, negara pertama yang langsung mengakuinya. Disusul Palestina dan Saudi Arabia. Lalu negara-negara Islam lain seperti Irak, Iran, Afghanistan, dan Suria.

Negara-negara Eropa? No. Tak mengakui. Karena mereka solider kepada Belanda yang masuk blok Sekutu, pemenang Perang Dunia kedua. Itulah sebabnya, ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan RI, Belanda menolaknya. Apalagi wilayah yang diklaim Republik Indonesia, negara baru itu, luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Belanda yang sudah tiga setengah abad merasa “menguasai” Indonesia Timur, jelas menolak mentah- mentah klaim wilayah RI yang amat luas tersebut.

Dalam pikiran Belanda, jika pun mau merdeka, wilayah Indonesia harusnya hanya Pulau Jawa dan Sumatera saja. Bahkan Jawa pun inginnya dipecah, sehingga Indonesia hanya menguasai Jawa Tengah. Ini terlihat dari hasil perjanjian Renville, 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948. Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa Tengah, DIY, dan Sumatera. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura lenyap. Aneh kan? Indonesia tak bisa berbuat banyak dalam Perjanjian Renville. Karena Belanda sudah hampir menguasai kembali seluruh Indonesia dengan jalan membentuk negara- negara boneka.

Salah satu negara “boneka” itu adalah Republik Indonesia Timur. Disingkat NIT. Kaum republikan, ketika NIT berdiri, mengolok-ngolok; NIT singkatan dari Negara Ikut Tuan. Tuan Belanda.

NIT dibentuk pada Konferensi Malino, Sulawesi Selatan 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar 7-24 Desember 1946. Dua konferensi rekayasa Belanda itu bertujuan mendirikan negara bagian yang kuat untuk menyaingi Republik Indonesia di Jawa. Wilayah NIT sangat luas. Meliputi Sulawesi Selatan, Minahassa, Kepulauan Sangihe, Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengggara, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Kepulauan Maluku Selatan, dan Maluku Utara.

NIT didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia menerima bentuk negara federal. Tujuan di balik itu, jelas: Belanda sengaja mengecilkan wilayah Republik Indonesia. Sehingga RI hanya hanya salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Jika suara mayoritas di RIS ingin menyingkirkan RI, Belanda yakin, jalannya akan mudah. Sebab, hampir semua anggota negara RIS, yang jumlahnya 15, adalah boneka Belanda.

Berhasilkah Belanda? Big no. Memang kaum republikan sebodoh itu? Belanda rupanya tidak menyadari bahwa kaum republikan ada di mana- mana. Dan cita-cita mereka sama. Ingin membentuk negara Republik Indonesia yang satu nusa, satu banga, dan satu bahasa.

Lalu, apa yang dilakukan kaum republikan di NIT? Mereka mempengaruhi Belanda agar NIT berbentuk parlementer. Bukan presidensial. Dengan sistem parlementer, kelompok kecil kaum republikan di NIT dapat mempengaruhi negeri ciptaan Belanda itu agar secara politis selalu pro republik.

Ketika Ida Agung Gde Agung, bangsawan Bali jadi perdana menteri NIT, di parlemen ia menyatakan, secara ekonomi NIT berdiri sendiri. Tapi secara politik dan diplomasi, NIT mengikuti kebijakan Republik Indonesia di Yogya. Belanda kecele. Ternyata NIT tetap setia terhadap Soekarno-Hatta.

Sekali lagi, NIT membuktikan kesetiaannya kepada kaum republikan di ibu kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan ketika Belanda melakukan agresi kedua di Yogyakarta, 19 Desember 1948. Perdana Menteri NIT, Ida Agung Gde Agung memprotes keras Belanda. PM Ida Agung meletakkan jabatan sebagai protes terhadap agresi tadi.

Dalam agresi itu, Belanda menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dan menangkap Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir dan para pemimpin RI yang lain. Agresi tersebut bertujuan untuk menghancurkan RI. Meski RI secara teritorial kecil, tapi di situ banyak sekali pemimpin bangsa, diplomat handal, dan kaum terdidik yang punya jaringan internasional. Itulah sebabnya Belanda ingin menghancurkan RI. Setidak-tidaknya membuat RI tak berkutik dalam struktur RIS.

Belanda kecele. Akibat agresi Yogya itu, alih-alih federasi negara boneka mendukung Belanda, yang terjadi sebaliknya. NIT memprotes agresi tersebut. Negara Pasundan di Jawa Barat juga memprotes. Begitu pula negara- negara anggota RIS yang lain. Gubernur Jenderal Van Mook — kuasa Belanda di RIS — kesal. Karena semua negara anggota RIS tak mau menyingkirkan Republik Indonesia dari federasi RIS tersebut.

Van Mook tidak menyangka, para pemimpin negara negara boneka yang dibentuknya — tetap setia dan pro Soekarno-Hatta. Mereka tidak mau bila Republik Indonesia yang beribukota di Yogya, disingkirkan dari RIS. Jadinya, penangkapan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir (Perdana menteri RIS) oleh Belanda adalah sia-sia. Karena negara- negara anggota RIS tidak setuju jika Republik Indonesia disingkirkan dari federasi RIS.

Agresi ke Yogya juga jadi bumerang bagi Belanda. Alih-alih meruntuhkan Republik Indonesia, yang terjadi dunia internasional terbelalak. Ternyata negara Indonesia itu benar-benar eksis. Terbukti dengan perlawanannya yang hebat terhadap tentara Belanda yang persenjataannya jauh lebih lengkap ketimbang tentara RI.

Berikutnya, Serangan Umum 1 Maret 1949 membuat Belanda “takluk dan kikuk”. Secara militer mungkin Belanda menang. Tapi secara diplomatik kalah total. Karena PBB membentuk United Commission for Indonesia (UNCI) yang memaksa Republik Indonesia dan Belanda berunding di Jakarta, 14 April 1949 (dikenal sebagai Perundingan Roem-Royen) — 44 hari setelah serangan umum. Luar biasa reaksi dunia internasional merespons peperangan RI dan Belanda di Yogya tersebut. Belanda tak bisa mengelak dari desakan UNCI. Karena Inggris, Amerika, dan Australia berada di balik pembentukan UNCI.

Perundingan Roem-Royen inilah yang membuka jalan menuju KMB (Konferensi Meja Bundar) di Denhaag, 23 Agustus — 2 November 1949, yang hasilnya berupa pengakuan kedaulatan Indonesia. Betul, dalam pengakuan kedaulatan oleh Belanda itu, Indonesia masih berbentuk RIS. Tapi kemudian dalam sidang parlemen, Mohammad Natsir dari Partai Masyumi mengusulkan mosi integral kepada floor, 3 April 1950. Semua anggota parlemen setuju. Palu pun diketok. Bentuk Indonesia yang negara serikat pun seketika berubah menjadi negara kesatu. Sejak 3 April 1950, RIS pun lenyap. Yang ada adalah NKRI.

Dari cerita di atas, jelas sudah upaya Van Mook dan penerusnya LJM Beel untuk menyingkirkan Republik Indonesia dari RIS gagal total. Van Mook dan Beel tidak hanya gagal membentuk RIS untuk memecah belah Indonesia, mereka juga gagal mengucilkan Indonesia dari masyarakat internasional.

NIT yang digadang-gadang Van Mook dan Beel bakal menjadi saingan RI ternyata justru setia dan manut dengan RI. Maklumlah meski RI wilayahnya kecil setelah dipecah-pecah Belanda melalui perundingan Renville, tapi di RI lah berkumpul para pemimpin bangsa.

Hampir semua wakil partai politik di parlemen mendukung Mosi Integral. Mereka adalah wakil negara-negara bagian dalam RIS — seperti Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Bilitong, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah.

Sejak 3 April 1950, ketikan NKRI terbentuk, habislah riwayat Belanda di bumi Indonesia. Karena tak ada lagi negara boneka yang bisa diatur-atur Belanda.

Bagi Belanda sendiri kedaulatan atau kemerdekaan RI bukan 17 Agustus 1945. Melainkan 27 Desember 1949, saat Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia di Istana Dam, Amsterdam, sesuai hasil KMB sebulan sebelumnya di Denhaag. Upacara penyerahan kedaulatan RI itu langsung dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Bung Hatta.

Belanda mulanya bersikap kekeuh bahwa Indonesia merdeka 27 Desember 1949. Baru tahun 2005, 60 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda mengakui hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, melalui pernyataan Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidatonya di gedung Departemen Luar Negeri, Jakata, 16 Agustus 2005. Kemudian Tanggal 17 Agustus 2005, untuk pertama kali dalam sejarah seorang pejabat tinggi Kerajaan Belanda, menteri luar negeri, menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

Apa yang dilakukan PM Bot sebetulnya hampir pernah dilakukan Ratu Beatrix. Ya, pada tahun 1995, Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-50 di Jakarta. Tapi keinginan Ratu ditentang PM Wim Kok. Akhirnya Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru tiba di Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi.

Apa yang dilakukan Menlu Bernard Rudolf Bot di Jakarta tentu saja menggemparkan negeri Belanda. Bot telah mendobrak kekakuan Belanda yang selama 60 tahun tidak mengakui hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Setelah melalui polemik panjang di publik dan parlemen Belanda, akhirnya kerajaan menerima pernyataan Bot tersebut.

Pada 4 September 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri resepsi diplomatik Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63 di KBRI Belanda, Denhaag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Hukum Ernst Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia.

Kini sejarah kelam hubungan Belanda dan Indonesia telah menjadi masa lalu. Boleh diingat, tapi jangan digugat. Sejarah adalah sejarah. Cukup menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk meniti perjalanan ke depan. Belanda kini menjadi mitra penting Indonesia dalam pembangunan, baik secara ekonomi maupun diplomasi di dunia internasional.

Kini, rakyat Indonesia di setiap event World Cup selalu mengelu-elukan dan mendukung tim kesebelasan berkaos warna oranye agar menang tanding. Seakan-akan tim oranye adalah bagian dari sepak bola rakyat Indonesia. Aneh ya!

*penulis adalah Sekretaris Jenderal DPR-RI

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini