JAKARTA (eksplore.co.id) – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sependapat dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) soal aksi massa yang dimotori mahasiswa pada 11 April nanti. Andhika menyatakan hal itu saat berkunjung ke rumah jabatan Ketua DPD-RI AA LaNyala Mattalitti, di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) yang akan digelar 11 April nanti.

“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Panglima TNI.

Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Hanya saja dia mengingatkan agar demo tidak menjurus anarki dan merusak.

“Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya.

Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tutur Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Hingga 2024

Pada kesempatan itu, LaNyalla juga menyinggung tuntutan agar Presiden Jokowi mengundurkan diri Karena dianggap gagal memimpin negeri ini. Menurut dia, secara konstitusi, masa jabatan presiden hingga 2024. Karena itu, katanya, DPD-RI akan mengawal Presiden hingga 2024 nanti.

“Saya dan anggota DPD-RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” paparnya. Karena itu dia Jokowi harus diberi kesempatan hingga 2024 untuk menepati janji-janjinya saat kampanye dulu.

Saat menerima Panglima TNI, LaNyalla didampingi antara lain Staf Khusus Ketua DPD-RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Amostian, Sekjen DPD-RI Rahman Hadi, serta Deputi Administrasi DPD-RI Lalu Niqman Zahir.(bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini