JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat duduk bersama menyusun green map (peta hijau) sebagai panduan untuk memasuki fase ‘new normal’.
Peta ini berisi tata cara kehidupan masyarakat di pedesaan dan kota kecil pasca-pandemi Covid-19, sehingga warga tidak cemas dalam membangun roda kehidupan baru.
“Sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah belum terjalin dengan baik sehingga dikhawatirkan akan ada kegagapan dalam pelaksanaan fase new normal,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Yanuar Prihatin, Jumat (29/5/2020).
Green map juga harus memuat berbagai perspektif mulai dari ekonomi, kehidupan beragama, sosial, politik dan budaya. Selama ini Presiden Joko Widodo hanya mengedepankan aspek ekonomi secara makro. “Aspek lain belum mendapat perhatian serius, contohnya terkait kegiatan keagamaan,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus bekerja sama dengan Menteri Agama (Menag), ujar Yanuar, agar tiap wilayah membuat konsep protokol yang sesuai wilayahnya, terutama di pusat keagamaan seperti pesantren, balai keagamaan, dan tempat ibadah.
Karena, kalangan ulama dan pemuka agama ketakutan menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Jadi, protokol kesehatan terkait Covid-19 mesti disosialisasikan ke daerah, tapi belum ada pedoman khusus yang dibuat secara baku.
“Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus,” jelasnya.
Kedua kementerian tadi perlu bekerjasama dengan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Kehidupan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus lantaran Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat.
“Sosialisasi itu penting terutama daerah mana yang zona merah, kuning dan hijau. Bagaimana cara penyelenggaraan budaya, seperti apa penerapannya?” (mam)
