JAKARTA (Eksplore.co,id)-Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati menyatakan pelatihan program Kartu Prakerja berbasis daring yang digelar pemerintah selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) dinilai tidak efektif.
Karena, tidak semua daerah di Indonesia sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. “Program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan,” katanya dalam interupsi ‘Rapat Paripurna DPRpada Selasa (5/5/2020).
Apalagi, anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun, sehingga DPR didorong menghentikan program ini yang dapat dialihkan membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi Covid-19. “Ini upaya pemulihan kondisi ekonomi paska pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Mukhammad Misbakhun menanggapi Program Kartu Prakerja sebagai salahsatu bentuk komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuji janji kampanye dalam Pemilu 2019.
Program ini dimodifikasi menjadi semi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan diselipkan pelatihan kerja secara daring.
“Mereka daftar dengan daring melalui situs kartu prakerja, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak Covid-19,” jelasnya.
Untuk mendapat bantuan Program Kartu Prakerja, mereka dapat mengikuti pelatihan kerja supaya setelah pandemi Covid-19 berakhir siap masuk ke dunia kerja.
Sekitar sembilan juta orang telah mendaftar Program Kartu Prakerja yang dilakukan daring dan sangat transparan. Bantuan uang dikirim secara langsung dari rekening kas negara kepada peserta Program Kartu Prakerja.
“DPR harus mendukung penuh program pemerintah tersebut, karena memiliki manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (mam)
