JAKARTA (Eksplore.co.id) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD DKI Jakarta menilai kasus Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) masih belum stabil atau naik turun di DKI Jakarta. Hal ini terjadi akibat penerapan protokol kesehatan belum secara tegas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
“Penindakannya masih setengah hati, masih ‘angat-angat tahi ayam’, masih kadang-kadang ditindak, kadang tidak,” kata Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Basri Baco, Rabu (27/5/2020).
Bahkan, keberadaan check point (pos pengawasan) diragukan sekarang. Apalagi, check point memeriksa para pengguna jalan.
“Sudah hampir yang fase terakhir ini nggak diterapkan, kalau diterapkan hanya sejam dua jam, setelah itu kosong lagi, check point DKI seperti Proklamasi,” ujarnya.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta belum dapat mengimplementasi relaksasi (pelonggaran) pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju tatanan kehidupan baru.
Pernyataan ini menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri pelaksanaan PSBB pada 4 Juni 2020.
“Jika PSBB dilonggarkan dan terjadi penumpukan jumlah massa, bukan tak mungkin kasus Korona akan meningkat,” jelasnya.
Padahal, fasilitas kesehatan (faskes) di DKI Jakarta tidak siap menangani Covid-19 apabila itu terjadi lonjakan kasus secara signifikan. “Ini bisa jadi petaka, bukan melonjak lagi, bahkan bisa jadi bencana,” tegasnya. .
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata penambahan kasus positif Covid-19 harian sempat turun selama tiga hari. Namun, kini itu kembali meningkat dengan 137 kasus baru.
Situs informasi resmi milik Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id menyebutkan sebanyak 6.826 kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta sampai Rabu (27/5) pukul 09.00 WIB.
Angka ini naik 137 kasus positif Covid-19 dibandingkan Selasa (26/5/2020) dari 6.689 kasus Covid-19. (mam)
