APA yang kita banggakan dari Mahkamah Konstitusi (MK), benteng keadilan konstitusi produk reformasi paska Orde Baru? No thing!

Setelah MKMK (Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) membuat putusan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman, rakyat Indonesia terbelalak. Betapa rapuhnya benteng konstitusi yang gedungnya megah itu. Ketuanya Anwar Usman ternyata adalah hakim yang merobohkan MK tersebut.

Pimpinan sidang MKMK, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH dalam sidang yang di gelar di Gedung MK Jakarta, Selasa (7/11/2023), memberi maklumat. “Memutuskan, menyatakan, hakim terlapor (Anwar Usman, ketua MK), terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapatan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.”

Keputusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie: “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.”

Rakyat akhirnya yakin, ternyata keputusan MK No 90 Tahun 2023, yang dibacakan pimpinan Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto karena pernah menjabat pimpinan Daerah melalui pemilu), 16 Oktober 2023, melanggar kode etik berat. Kode etik serius yang dilanggar, pertama Ketua MK Anwar Usman nota bene adalah adik ipar Presiden Jokowi, yang otomatis pamannya Gibran.

Kedua, keputusan MK tersebut “bersinggungan” dengan ambisi kekuasaan. Pinjam istilah mantan Gubernur Lemhanas, Dr. Andi Widjajanto, keputusan MK tersebut membuka peluang seseorang yang secara personal punya ambisi berkuasa tanpa mengindahkan etika.

Pelanggaran etik MK tersebut, akan berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena keputusan MK bersifat final dan mengikat — meski prosesnya melanggar etik — maka fondasi demokrasi dan anti-KKN (korupsi kolusi nepotisme) yang merupakan tujuan utama reformasi 1998 menjadi gelap. Di situlah tragedinya. Di situlah robohnya “pondok konstitusi” kami.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi RI didirikan 18 Agustus 2003. Dasar hukumnya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi MK adalah menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.

Sebelum ada MK, produk undang-undang di Indonesia tidak bisa digugat dan tidak dapat diuji. Sehingga undang-undang tidak bisa diganggu gugat. Sejak tahun 1945 sampai reformasi 1998, tidak pernah ada undang-undang yang diuji. Juga tak ada pengadilan sengketa kewenangan antara lembaga negara dengan perorangan. Bahkan untuk menunjuk seseorang melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang, hanya penguasa yang bisa. Orang lain tidak bisa.

Saat itu, kepala negara seperti raja diraja. Negara adalah saya. Itulah urgensi keberadaan MK. Maka terjadilah reformasi politik pada 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Suharto. Salah satu tuntutannya adalah menegakkan hukum di Indonesia, tidak membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan, penindasan, dan lainnya.

Setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada 1999-2002, dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MK adalah menguji UU berdasarkan UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara berdasarkan UUD 1945; dan memutus perselisihan pemilu termasuk pemilukada.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana lainnya; atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dari gambaran di atas, jelas posisi MK sangat fundamental dalam sistem kenegaraan. MK adalah penjaga konstitusi. Karena itu, rapuhnya MK — seperti ditunjukkan dalam kasus Anwar Usman di atas — adalah cermin buruknya sistem kenegaraan Indonesia.

Kita berharap kasus seperti di atas tidak terjadi lagi. Ketua MK Anwar Usman karena pelanggaran etiknya kini telah diberhentikan MKMK. Penggantinya Suhartoyo, juga anggota MK.

Semoga MK di bawah Suhartoyo mampu memperbaiki citranya. Dari olok-olok Mahkamah Keluarga menjadi Mahkamah Konstitusi sejati yang bermarwah dan bermartabat.

*Dr. Abdul Aziz, M.Ag adalah dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta

Advertisement

90 KOMENTAR

  1. Saya setuju dengan materi yg di sampaikan, penting bagi kita semua agar bisa memahami tentang robohnya konstitusi yang ada di Indonesia dan agar membuat dampak positif bagi kita semua.

  2. Saya sangat setuju, semoga masalah yang ada di indonesia ini segera tuntas dan tidak ada lagi robohnya konstitusi di negeri ini dan memberikan dampak positif

  3. Sebagai rakyat Indonesia kita harus bisa memilih dan mengamati gerak gerik politik Indonesia yang sering terjadi konflik, seperti yang terjadi pada Usman Anwar yang merobohkan MK sendiri, yang memberikan kesewenangan sendiri yang meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo, padahal itu adalah salah satu pelanggaran Kode etik MK yang sekarang menjadikan Anwar usman diberhentikan dari jabatannya. Semoga di masa yang akan datang pemerintahan bisa lebih memperhatikan hal-hal yang menyangkut kejadian atau kasus di atas. Dan semoga kedepannya pemerintah bisa lebih baik lagi dengan hal tersebut, agar tidak terjadi lagi kasus seperti di atas itu.

  4. Menurut saya mkmk dalam memutuskan perkara itu salah, karena Anwar Usman mengubah undang-undang tersebut bermaksud memberikan kesempatan kepada anak muda. Dan kebetulan Anwar Usman adalah paman dari Gibran, dari hal itulah banyak yang beranggapan politik dinasti, mahkamah keluarga dan lain sebagainya.

  5. Menurut saya mkmk salah dalam memutuskanalam perkara tersebut. Karna anwar usman mempunyai hak untuk mengubah undang undang. Dan memberikan kesempatan kepada anak muda. Karna diindonesia belum ada anak muda yang menjadi presiden dan wakil presiden

  6. Keputusan untuk memberhentikan Anwar Usman dari keputusan ketua MKMK itu sangatlah baik, karena MK itu sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Indonesia dan jikalau di biarkan saja maka secara perlahan pemerintahan Indonesia akan runtuh sedikit demi sedikit.

  7. Rakyat Indonesia berharap keadilan dan supremasi hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Semoga dengan kasus ini, Mahkamah Konstitusi benar-benar menjadi benteng keadilan dan penjaga konstitusi sejati yang independen yang tidak terpengaruh oleh tekanan kekuasaan manapun.

  8. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK merupakan putusan yang penting dan bersejarah. Putusan ini merupakan bukti bahwa MKMK dapat menjalankan fungsinya secara independen dan tidak memihak, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan kode etik.

  9. Mahkamah Konstitusi mungkin melibatkan pemikiran terhadap transparansi keputusan, keberlanjutan interpretasi konstitusi, atau efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan yang baik.

  10. Saya berpendapat bahwa ketua MK itu membuat norma baru, seharusnya ketua MK tidak membuat norma baru, dan MK itu mengawal sesuai dengan konstitusi karena MK merupakan negative legislature dan jika membuat undangan-undang dia menjadi positive legislature. Putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan. Nantinya, akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konstitusi dapat dikuasai oleh politik.

  11. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan yang dilakukan Anwar Usman itu salah karena pelanggaran kode etik, berharap nya dengan pengganti MK Suhartoyo bisa memperbaiki citranya MK dan kejadian yang salah² itu tidak terulang lagi

  12. Dari tulisan tersebut menggambarkan bahwa benteng keadilan konsitusi bangsa kita masih jauh dari kata sempurna. Mantan ketua MK Anwar Usman diberhentikan karena melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kode etik yang dilanggar tersebut sangat berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

  13. Menurut pendapat saya setuju, karena sebuah negara membutuhkan sosok pemimpin yang adil dan tegas untuk mengahadapi goncangan mahkamah konstitusi yang roboh di negara.maka dari itulah kita harus pandai pandai memilih pemimpin untuk bisa menegakkan hukum dan pelanggaran di negara Indonesia ini.

  14. setuju, karena sebuah negara membutuhkan sosok pemimpin yang adil dan tegas dalam menjalankan suatu kewajiban dan tanggung jawabnya untuk sistem ketatanegaraan diindonesia kedepannya menjadi lebih tertata. karena dalam suatu sistem tata kenegaraan Indonesia menjadi tempat untuk memberikan suatu keputusan yang adil dan valid untuk warga negara

  15. Kehilangan Kepercayaan Publik: mencerminkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan publik terhadap MK setelah kasus pelanggaran etik oleh Ketua MK. Kehilangan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dapat merusak fondasi demokrasi dan keadilan.

    Rapuhnya Sistem Hukum:menyoroti kerapuhan sistem hukum dan keadilan konstitusi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dapat mengalami kegagalan dan pelanggaran etik yang merusak citra lembaga tersebut.

    Pentingnya Etika dalam Keputusan Hukum: menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan hukum, terutama di lembaga sebesar MK. Pelanggaran etik, apalagi oleh seorang ketua lembaga sebesar itu, dapat menggoyahkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

    Dampak Terhadap Sistem Ketatanegaraan: mencermati dampak pelanggaran etik tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap fondasi demokrasi dan penegakan hukum.

    Harapan Terhadap Pemimpin Baru: menyatakan harapan bahwa penggantian Anwar Usman oleh Suhartoyo sebagai Ketua MK dapat membawa perbaikan dan memulihkan citra MK. Harapan ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang bermartabat dan beretika dalam menjaga integritas lembaga tersebut.

    Refleksi Terhadap Sistem Politik: mencerminkan sebuah refleksi terhadap sistem politik dan pemilihan pejabat publik. Pemberitaan menyoroti bahwa keputusan MK yang kontroversial dapat terkait dengan ambisi kekuasaan dan keterkaitan pribadi.

  16. Gibran sebagai cawapres menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mengawasi jalannya demokrasi. Dengan adanya hal tersebut membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang

  17. Saya beranggapan bahwa Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan perilaku hakim konstitusi dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden karena Kurangnya undang2 yang tidak di uji dan juga tak ada pengadilan sengketa kewenangan antara lembaga negara dengan perorangan. Maka terjadilah seperti sekarang ini.

  18. seharusnya keadilan hukum di Indonesia harus diperbaiki dan tidak bisa di ganggu dengan suatu hal yang yang hanya menguntungkan sepihak contoh nya di atas tadi yaitu dinasti politik

  19. Saya setuju Karna keputusan ini dibuat bersamaan dengan gibran yang mencalonkan diri sebagai wapres yang usianya belum 40th membuat asumsi publik adanya nepotisme yang dilakukan oleh ketua mk yang notabene paman Gibran namun putusan ini juga memberikan kesempatan pada generasi muda untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin

  20. Perbuatan Anwar Usman tersebut memang bisa dikatakan melanggar kode etik hakim MK. Aturan sebelumnya menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres minimal adalah 40 tahun. Tetapi, dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres 2024 di usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun. Tentu, hal tersebut merupakan hal yang tidak senonoh dilakukan oleh hakim MK. Saya pribadi menduga pasti ada kepentingan politik yang terselubung (untuk melancarkan langkah politik kerabat keluarga sendiri) dalam keputusan tersebut. Hal itulah yang kemudian menjadi polemik bagi publik. Memang sudah sepatutnya Anwar Usman dicopot jabatannya sebagai hakim MK karena telah terbukti melanggar kode etik hakim dan ia sendiri telah mencemarkan nama baik MK. Semoga penggantinya (Pak Suhartoyo) bisa mengemban amanah lebih baik lagi. Jangan sampai kasus tersebut terulang kembali di masa yang akan datang.

  21. menurut saya pencawapresan Gibran tampaknya sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi, sebagai narasi “politik dinasti”, yang akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi, sekaligus menghancurkan mesin politik pencapresan Prabowo.Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar Jokowi yang harus kekuasaan, sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan Pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional.

  22. Dalam artikel tersebut bisa dijadikan pembelajaran dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ketua MK (Anwar Usman) semoga tidak terjadi kepada pemimpin berikutnya. Karena peran MK sangatlah penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia ini, maka harus benar-benar menjadi pemimpin yang membawa energi positif untuk negara Indonesia.

  23. Bagaimana pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, seperti yang dijelaskan dalam artikel, dapat berdampak pada fondasi demokrasi dan tujuan utama reformasi 1998 di Indonesia?

  24. Saya setuju, karena jika pelanggaran kode etik tidak segera diberhentikan akan berdampak pada keberlangsungan sistem kenegaraan Indonesia.

  25. Keputusan MKMK dalam memberhentikan beliau menurut saya sudah benar karena jika hal ini tidak di ambil tindakan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan muncul pemerintah nepotisme yang disembunyikan dari publik. Semoga kedepannya dengan ketua yang baru bapak Suhartoyo beliau dapat mengemban amanah dengan baik agar Indonesia lebih maju dalam pemerintahannya.

  26. Konstitusi (MK) memang penting. Pelanggaran etik oleh pejabat tinggi dapat merusak kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Harapannya, pergantian kepemimpinan dapat membawa perbaikan dan mengembalikan citra MK sebagai penjaga konstitusi yang bermartabat

  27. Kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman menunjukkan adanya potensi pelanggaran etik yang serius, menciptakan kekhawatiran akan keberlanjutan keadilan konstitusi. Pemilihan pemimpin yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan tetap menjunjung tinggi kode etik menjadi krusial untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Semoga penggantinya, Suhartoyo, mampu memulihkan citra MK dan menjadikannya lembaga yang bermartabat.

  28. Keputusan MKMK (Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman karena melanggar kode etik berat. Keputusan MK yang melanggar etik tersebut berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia karena MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung

  29. Menyadari pentingnya integritas dan independensi lembaga hukum, penting bagi MK dan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kuat serta menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

  30. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, menyatakan bahwa keputusan kontroversial dan pemberhentian Ketua MK Anwar Usman menunjukkan kerapuhan sistem konstitusi. Pelanggaran etik Anwar Usman disoroti, terutama terkait hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi dan ambisi kekuasaan. Penulis menyampaikan keprihatinan terhadap dampak besar pelanggaran etik terhadap sistem ketatanegaraan dan fondasi demokrasi di Indonesia. Pemilihan Suhartoyo sebagai pengganti diharapkan dapat memperbaiki citra MK dan mengembalikan marwah lembaga tersebut.

  31. Semoga saja dengan adanya kasus Ketua MK Anwar Usman, bisa menjadi pembelajaran untuk besok kedepannya dan tidak terjadi lagi. MK juga akan berjaya dan jauh dari kebobrokan ini

  32. Setuju jika Anwar Usman ditindaklanjuti karena mungkin ada unsur kkn. Memang benar jika putusan MK mengenai umur capres cawapres ini membuka peluang bagi generasi muda untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik. Tetapi, karena ini masa presiden Jokowi dan Gibran (selaku anak presiden) menjabat sebagai walikota membuat para pesaing politik lainnya merasa seperti “kalah sebelum bertanding”. Balik lagi, karena adanya hubungan kekerabatan antara Presiden dan Anwar Usman. Semoga kedepannya politik di Indonesia bisa lebih bersih dan berharap prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar bisa diwujudkan.

  33. Prof Ali mengatakan, perubahan putusan MK terjadi saat ada argumentasi yang memang lebih kuat untuk bisa membatalkan argumentasi sebelumnya karena perkembangan masyarakat itu perkembangan yang bersifat evolutif. Lalu argumentasi itu tidak bisa kita ubah dalam waktu singkat, argumentasi itu pasti dibangun kepada perubahan-perubahan teori dan sebagainya, karena pasti perubahan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama.

    Sedangkan menurut pendapat saya pribadi, sidang putusan batas usia capres-cawapres MK tersebut bukan terkait norma, tapi itu memuat conflict of interest.

  34. Dengan peristiwa robohnya Mahkamah Konstitusi perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem keamanan bangunan-bangunan publik yang sangat penting. Langkah-langkah perbaikan dan penguatan keamanan perlu segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan untuk memastikan kelangsungan fungsi institusi.

  35. Dari Anwar Usman, ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik (yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto karena pernah menjabat pimpinan daerah melalui pemilu). Kenapa sebelum melakukan pebuatan tersebut Anwar Usman tidak memikirkan bagaimana yang akan terjadi kedepannya ? Dan Apakah tidak memikirkan bagaimana dampaknya ? Padahal dari perpuatan pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh ketua MK Anwar Usman tersebut, akan berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman tersebut kini telah diberhentikan dari MKMK. Semoga pada kasus seperti tersebut tidak terjadi lagi.

  36. Artikel ini menyoroti kekhawatiran terhadap Mahkamah Konstitusi Indonesia setelah memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Penulis mengkritik rapuhnya “benteng konstitusi” dan mencermati dampak pelanggaran etika Anwar Usman terhadap sistem ketatanegaraan. Artikel juga mengeksplorasi urgensi MK sebagai penjaga konstitusi dan mengharapkan perbaikan citra di bawah kepemimpinan Suhartoyo.

  37. Menurut saya MKMK salah dalam memutuskan perkara tersebut karena Anwar Usman mempunyai hak untuk mengubah UU.

  38. menurut saya pemberhentian ketua MK Anwar usman karna pelanggaran etiknya itu sudah sangat baik, karna sudah memperburuk sistem kenegaraan indonesia. harapannya semoga kepemimpinan suhartoyo bisa memperbaiki sistem kenegaraan indonesia.

  39. Secara hukum tindakan MK mungkin sah-sah saja, dalam posisinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta wewenang uji konstitusionalitas UU yang dimilikiny,karena tersebut tidak melanggar UUD 1945.
    Seluruh rangkaian peristiwa akibat dari putusan No. 90/ 2023 tersebut layak dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap kekuasaan MK saat ini, guna mengantisipasi lahirnya preseden-preseden yang sama ke depannya. Reformasi lahir bertujuan untuk menjunjung tinggi daulat rakyat sebagaimana cita-cita Indonesia sebagai negara hukum demokratis, maka sudah sepatutnya segala bentuk kekuasaan absolut dihindari dengan disediakannya kontrol hukum terhadap tindakan negara, agar tidak merugikan hak-hak masyarakat.

    Sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh.
    Putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan MK tersebut harus dilaksanakan terlepas dari adanya pro dan kontra. Putusan MK berlaku bagi semua orang.
    Dan apabila Putusan MK tidaksegera ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang bagi sebuah negara hukum maka akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum dan terjadinya kekosongan hukum.

  40. Secara hukum tindakan MK mungkin sah-sah saja, dalam posisinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta wewenang uji konstitusionalitas UU yang dimilikiny,karena tersebut tidak melanggar UUD 1945.
    Seluruh rangkaian peristiwa akibat dari putusan No. 90/ 2023 tersebut layak dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap kekuasaan MK saat ini, guna mengantisipasi lahirnya preseden-preseden yang sama ke depannya. Reformasi lahir bertujuan untuk menjunjung tinggi daulat rakyat sebagaimana cita-cita Indonesia sebagai negara hukum demokratis, maka sudah sepatutnya segala bentuk kekuasaan absolut dihindari dengan disediakannya kontrol hukum terhadap tindakan negara, agar tidak merugikan hak-hak masyarakat.

    Sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh.
    Putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan MK tersebut harus dilaksanakan terlepas dari adanya pro dan kontra. Putusan MK berlaku bagi semua orang.
    Dan apabila Putusan MK tidaksegera ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang bagi sebuah negara hukum maka akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum dan terjadinya kekosongan hukum.

  41. Dari artikel ini keputusan MK sangatlah membuat geger, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini keputusan MK sangat bersinggungan dengan ambisi kekuasaan dengan calon pemimpin muda yang diangkat. Keputusan tersebut membuat pelanggaran etika membuat pencopotan jabatan. Padahal MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Semoga dengan pencopotan itu tidak adalagi kasus serupa. Indonesia memerlukan pemimpin yang berambisi untuk memperbaiki Indonesia bukan berambisi berkuasa

  42. Menindaklanjuti dari kasus Anwar Usman saat ini, semoga kedepannya tidak terulang lagi. Menurut saya, ada baiknya juga putusan MK mengenai umur capres cawapres, ya karena membuka peluang bagi generasi muda untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik. Saya berharap, hukum di Indonesia bisa benar-benar menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

  43. Dari artikel ini keputusan MK sangatlah membuat geger, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini keputusan MK sangat bersinggungan dengan ambisi kekuasaan dengan calon pemimpin muda yang diangkat. Keputusan tersebut membuat pelanggaran etika membuat pencopotan jabatan. Padahal MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Semoga dengan pencopotan itu tidak adalagi kasus serupa. Indonesia memerlukan pemimpin yang berambisi untuk memperbaiki Indonesia bukan berambisi berkuasa. Itu saja

  44. Saya setuju dengan pendapat bapak bahwa mk di indonesia sudah mulai roboh dan rapuh kasus kasus seperti ini tidak bisa di biarkan di indonesia. Yang mana apabila di biarkan akan mempengaruhi negara kedepannya.

  45. Setuju sekali,semoga saja mk bisa kembali untuk tegas dan tidak menjadi kepentingan beberapa pihak saja.

  46. Berita ini mencerminkan dinamika kompleks dalam Mahkamah Konstitusi, dengan pemberhentian Ketua Anwar Usman yang menimbulkan kritik pro kontra terhadap proses dan keputusan internal lembaga tersebut. Perlu diperhatikan bahwa situasi semacam ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan. Harapannya, langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, seperti Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dapat memastikan keadilan, transparansi, dan integritas di dalam Mahkamah Konstitusi demi menjaga fondasi demokrasi Indonesia.Serta perubahan kepemimpinan dengan penggantian oleh Suhartoyo dapat membawa perbaikan dan memulihkan reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang bermartabat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

  47. Dengan adanya kasus Ketua MK Anwar Usman, bisa menjadi pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal demikian lagi

  48. Semonga mk bisa bertanggung jawab dalam tugas nya , tidak ada konflik, dan kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam martabatnya saat memutuskan apapun agar tidak terjadi selisih antar siapapun itu yang dapat saya sampaikan untuk mk (makamah konstitusi).

  49. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
    Dari gambaran di atas, jelas posisi MK sangat fundamental dalam sistem kenegaraan. MK adalah penjaga konstitusi. Karena itu, rapuhnya MK seperti ditunjukkan dalam kasus Anwar Usman di atas adalah cermin buruknya sistem kenegaraan Indonesia. Kita berharap kasus seperti di atas tidak terjadi lagi. Ketua MK Anwar Usman karena pelanggaran etiknya kini telah diberhentikan MKMK. Penggantinya Suhartoyo, juga anggota MK. Semoga MK di bawah Suhartoyo mampu memperbaiki citranya. Dari olok-olok Mahkamah Keluarga menjadi Mahkamah Konstitusi sejati yang bermarwah dan bermartabat

  50. dari teks di atas saya memberikan komentar bahwa pemimpin atau pimpinan tinggi sekalipun kalau sudah melanggar ya pasti ada konsekuensinya, entah itu di lengserkan atau di cabut dari pimpinannya. maka dari iku kita harus taat pada aturan yang telah negara berikan, dan adanya aturan itu dibuat untuk di taati bukan di langgar

  51. Dari artikel tersebut pembelajaran dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ketua MK (Anwar Usman) semoga tidak terjadi kepada pemimpin setelahnya karena MK sangatlah penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia ini, maka harus benar benar menjadi pemimpin yang membawa energi positif bagi rakyatnya
    Dan menunjukkan contoh yang baik bagi rakyat nya

  52. semoga kasus pelanggaran yang di lakukan ketua MK sebelumnya (Anwar Usman) tidak berlanjut ke kepemimpinan selanjutnya sebab MK sangatlah penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia ini dan semoga pemimpin selanjutnya menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dengan baik

  53. Dari Artikel diatas dijelaskan bahwa ketua MK Amar Usman melanggar kode etik yang bisa berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang diketahui MK sendiri ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan bersama dengan mahkamah agung, maka tentu jelas posisi MK sangat fundamental dalam sistem kenegaraan. Seperti yang ditunjukkan dalam artikel tersebut, rapuhnya MK dalam kasus Anwar Usman diatas adalah cermin buruknya sistem kenegaraan Indonesia, yang dimana bagian tentang kewenangan Mahkamah menyatakan bahwa dalam Hakim konstitusi terikat pada asas hukum yang berlaku universal yaitu asas Nemo judex in causasua: Hakim tidak dapat mengutus setiap perkara yang terkait dengan kepentingan diri sendiri. Semoga untuk kedepannya dibawah suhartoyo mampu memperbaiki citranya.

  54. MK berfungsi untuk menggugat dan menguji undang-undang yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, hanya kepala negara yang bisa melakukannya. Diharapkan MK dapat melakukan tugas secara semestinya dan tidak melakukan sesuatu diluar kewenangannya.

  55. Artikel tersebut mengungkap kerentanan dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia, khususnya terkait pemecatan Ketua MK karena pelanggaran etika. Ini memunculkan isu integritas dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki tanpa menjatuhkan kesimpulan berdasarkan hubungan personal atau latar belakang individu yang terlibat. Fokus pada perbaikan dan penguatan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga fondasi hukum yang adil merupakan hal yang penting.

  56. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2003, salah satu fungsinya adalah untuk pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Ketua mk dicopot jabatannya dikarenakan meloloskan gibran sebagai cawapres yang dianggap pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ketua mk ini dianggap meloloskan gibran hanya karna gibran keponakannya, ini yang dianggap melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, menurut saya anggapan ini hanya sebagai alasan semata agar bisa mencopot ketua mk tersebut

  57. Dari bacaan ini dapat saya ambil pembelajaran yang sebelumnya tidak saya mengerti akhirnya saat ini saya sudah paham tentang MK serta apa saja tuntutan, kewajiban serta wewenang MK di negara ini.

  58. karena posisi mk sangat fundamental dalam sistem kenegaraan maka dari itu kedepannya harus benar benar memilih calon mk yang benar bertanggung jawab ,amanah sehingga kedepannya tidak lagi terjadi melanggar kode etik. dan untuk mk sekarang semoga bisa bertanggung jawab amanah yang di beri

  59. Peran MK itu sangat penting bagi kenegaraan kita,
    Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua MK itu adalah keputusan yang dimana sebagian rakyat merasa tidak adil,melanggar kode etik karena memutuskan bahwa Anwar Usman meloloskan Gibran Rakabuming raka sebagai calon wakil presiden.
    Semoga saja pemimpin kedepannya bisa lebih konsisten lebih adil lebih baik,tidak memutus begitu saja tetapi bisa melihat kanan kirinya agar tidak terjadi keganjalan

  60. Dalam artikel ini dapat diambil pelajaran dengan kasus yang terjadi oleh MK saat ini agar tidak terulang dan tidak ditiru oleh pemimpin setelah nya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran etik MK tersebut, akan berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

  61. dengan adanya kasus tersebut yg mengakibatkan MKMK sampai membuat keputusan untuk memberhentikan ketua MK yaitu Anwar Usman harus nya bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya, apalagi ketua MK memiliki peran yg cukup penting bagi negara.

  62. Anwar Usman sudah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Hakim Konstitusi. Robohnya Mahkamah Konstitusi ini menyoroti pentingnya reformasi pada konteks tuntutan publik dan bagaimana keputusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini juga menyoroti pentingnya institusi penjaga tetap independen dan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat

  63. Menurut saya sangat tida etis dan melanggar kode etik dan seharusnya bisa prefosional dalam pekerjaan tida terpengaruh oleh karna apapun diluar pekerjaan.Sepatutnya dilakukan ketegasan namun ternyata belum ada lembaga yang diatas MK untuk menangani kasus tersebut.

  64. Dari informasi itu, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran fundamental dalam sistem kenegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi. Keputusan MK menjadi final dan mengikat, sehingga integritas dan etika para hakim, seperti dalam kasus Anwar Usman, sangat penting. Terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman. Pelanggaran etik, khususnya yang terkait dengan keputusan politik dan hubungan keluarga, memunculkan kekhawatiran akan potensi kerentanan MK terhadap tekanan eksternal. Pelanggaran etik ini membawa dampak serius terhadap fondasi demokrasi dan tujuan anti-KKN reformasi 1998. Harapannya, dengan pergantian kepemimpinan, MK dapat memperbaiki citranya dan tetap menjadi Mahkamah Konstitusi sejati yang bermarwah dan bermartabat.

  65. Sebagai hakim seharusnya dapat memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan umat dengan tanpa pandang bulu untuk siapa putusan itu berlaku dan tanpa merugikan pihak lain. MK memang tempat untuk menguji suatu undang-undang atau keputusan baru tetapi tidak untuk memutuskan undang-undang atau keputusan baru tersebut. Dengan kejadian tadi semoga ketua hakim selanjutnya dapat lebih amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua dan tidak berpihak

  66. Saya setuju dengan artikel tersebut,Karena MK merupakan peran yang sangat penting dalam lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka harus memiliki etik yang baik dan tidak bersifat fundamental seperti kasus diatas,semoga dengan pergantian MK dari Anwar usman kepada Suhartoyo bisa memperbaiki cita MK yang sejati bermarwah dan bermartabat agar bisa menjadikan ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik dan untuk pembelajaran agar kasus diatas tidak terulang lagi.

  67. ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam sistem konstitusi Indonesia setelah putusan MKMK. Disebutkan bahwa keputusan tersebut menggambarkan kelemahan dan kerapuhan dalam lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan konstitusi.
    pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman, yang dianggap serius dan merugikan integritas MK. Pelanggaran tersebut mencakup keterlibatan dalam keputusan kontroversial yang melibatkan hubungan keluarga dengan Gibran rakabuming raka sebagai cawapres prabowo subianto. mengindikasikan bahwa pelanggaran etik oleh pejabat tinggi dalam MK dapat memiliki dampak besar terhadap fondasi demokrasi dan tujuan reformasi 1998, terutama karena keputusan MK dianggap final dan mengikat. pada urgensi pendirian MK setelah reformasi politik pada tahun 1998. Sebelum adanya MK, tidak ada mekanisme untuk menguji undang-undang, dan keputusan mengenai pelanggaran hukum sepenuhnya bergantung pada keputusan penguasa.
    Meskipun terjadi insiden dengan Ketua Anwar Usman, harapannya bahwa pengganti Suhartoyo dapat memperbaiki citra MK dan mengembalikannya sebagai Mahkamah Konstitusi yang bermartabat.

  68. Keputusan mk sangatlah fundamental. Keputusan mk tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun tanpa terkecuali. Tanggapan saya atas keputusan mk anwar Usman sangat lah dipengaruhi oleh beberapa pihak keputusan itu sebaiknya dikaji ulang walaupun mk anwar Usman telah diusut kasusnya tetapi keputusan nya sudah tidak bisa ganggu gugat maka dari itu perlu lah mk mengkaji ulang keputusan mk tersebut untuk kedepannya.

  69. Dari tulisan yang saya baca hal ini mencerminkan keprihatinan kita terhadap integrasi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penulis menyampaikan kekhawatiran atas dampak pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terhadap fondasi demokrasi dan prinsip anti-KKN. Komentar ini mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap pentingnya menjaga etika dan independensi lembaga hukum.

  70. MK harus membangun dan memelihara kepercayaan publik melalui tanggung jawab intinya dalam menyelesaikan sengketa konstitusi. Dengan berpedoman pada prinsip keadilan prosedural, mahkamah konstitusi harus meningkatkan kepercayaan publik dengan memperlakukan setiap pihak, termasuk pemohon, lembaga negara, ahli, saksi, dan pihak lain secara bermartabat dan terhormat.

  71. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwasannya posisi MK sangatlah fundamental dalam sistem kenegara, karna salah satu tugasnya MK adalah menjaga kostitusi oleh karena itu rapuhnya MK sangat membuat saya sendiri khawatir. Apalagi dengan kasus yang telah kita semua ketahui pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh Anwar Usman. Ini sangat memperlihatkan bahwa buruknya sistem kenegaraan di Indonesia. Saya harap kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan negara Indonesia lebih maju lagi dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan lainnya.

  72. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya

  73. keberadaan MK dibutuhkan dalam kondisi perkembangan hukum yang statis. Hal tersebut karena diharapkan dengan keberadaan MK, maka produk hukum dapat selaras dan koherensi dengan amanat UUD 1945. “Jangan sampai ruhnya keluar dari UUD 1945. Jadi saya kira sangat penting tugas MK.

  74. Nama : Muhammad Lutfi afandi
    Nim : 232141019
    Kelas : mazawa 1 A
    Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung

  75. semoga MK (Mahkamah Konstitusi) lebih baik lagi dibawah pimpinannya suhartoyo dan mampu mengembalikan citranya dan martabatnya MK , berharap juga agar kasus-kasus seperti diatas tidak terulang lagi karena MK adalah lembaga tinggi di negara yang mengatur dalam sistem ketatanegaraan dan sangat penting bagi negara .

  76. Mahkamah konstitusi (Mk) memang penting sebagai benteng keadilan tapi sebagai MK yang tak ber prinsip bagaimana bisa untuk menegakkan keadilan di negara ini sedangkan moral-moral keadilan di abaikan.
    Harapannya, setelah pergantian tahun ini, MK lebih bisa menegakkan moral-moral keadilan di negara ini.

  77. Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal robohnya independensi penjaga konstitusi. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang memperlihatkan betapa bobroknya hukum di Indonesia. ada penyikapan yang berbeda atas surat Ketua MK terkait perubahan UU MK kepada tiga lembaga pengusul hakim konstitusi, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Dari ketiga lembaga ini, hanya DPR yang tiba-tiba melakukan penggantian terhadap hakim konstitusi. Dengan situasi MK hari ini, semakin terlihat pula kontradiksi dari perubahan UU MK yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat institusi peradilan melalui perubahan (perpanjangan) masa jabatan hakim, tetapi dalam praktiknya justru digunakan DPR dan Presiden untuk melakukan penggantian dan pengesahan terhadap hakim konstitusi melalui proses yang melanggar hukum.

  78. Mahkamah Konstitusi sangatlah penting bagi negara Indonesia. MK menjadi lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga dalam mengambil sebuah keputusan sebaiknya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan bersikap adil. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara ketua dengan hakim konstitusi lain.

  79. Sebelum ada MK, produk undang-undang di Indonesia tidak bisa digugat dan tidak dapat diuji. Bahkan untuk menunjuk seseorang melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang, hanya penguasa yang bisa. Orang lain tidak bisa. Itulah urgensi keberadaan MK. Maka dari itu fungsi MK untuk memberantas korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya. Supaya Indonesia tetap maju dengan adanya MK yang baik dan jujur.

  80. Dari gambaran diatas, Jelas posisi MK sangat fundamental dalam sistem kenegaraan,Maka dari itu MK harus menjalani Tugasnya dengan baik dan benar sebagaimana Fungsi MK tersebut.

  81. Dalam hal ini MK sebagai lembaga konstitusi atau lembaga tertinggi negara yang dimana keputusan yang ditetapkan tidak bisa di ganggu gugat, telah memutuskan suatu perkara yang bersifat tidak relevan, dimana pada putusan ini MK tidak indipenden dan berpihak pada suatu urusan pokitik. yang kemudian dapat mengakibatkan sistem tatanegara indonesia.

  82. Bacaan ini menyoroti keruntuhan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi Indonesia setelah putusan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman karena pelanggaran etik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam lembaga pengawas konstitusi untuk menjaga fondasi demokrasi dan hukum. Menyadari urgensi MK sebagai penjaga konstitusi, harapan terletak pada kemampuan pengganti Anwar Usman, Suhartoyo, untuk memperbaiki citra dan mengembalikan martabat Mahkamah Konstitusi.

  83. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi,dan yang mendapat amanah menjadi ketua dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini