JAKARTA (Eksplore.co.id)  – Dalam upaya melindungi kalangan usaha Kecil & Menengah (UKM) di bidang fesyen (fashion), KemenkopUKM menyatakan perang terhadap impor (thrifting) pakaian bekas. Aktivitas thrifting tersebut dinilai punya dampak negatif, yaitu soal masalah lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki pun mengajak masyarakat untuk tidak sekadar mencintai, tapi juga harus membeli dan mengonsumsi produk lokal. Menurut dia, saat ini telah banyak produk fesyen lokal dengan kualitas tinggi. Jadi tidak kalah dengan brand dan produk luar negeri kenamaan.

“Argumen kita untuk menolak masuknya pakaian bekas dan sepatu bekas impor untuk diperdagangkan sangat kuat, kita ingin melindungi produk dalam negeri terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh pelaku UMKM di tanah air,” kata Teten Masduki saat nenyampaikan rilisnya di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Jakarta, Senin (13/3/2023).

Tragisnya, kata Teten, maraknya gerakan untuk mencintai, membeli dan mengonsumsi, produk dalam negeri, dikotori adanya penyelundupan barang-barang bekas TPT. Hal itu jelas tak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Saat ini kami terus mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri melalui kampanye BBI yang telah digaungkan Presiden sejak tahun 2020,” kata MenKopUKM.

Untuk itu, Pemerintah melalui KemenKopUKM juga turut menginisiasi berbagai kebijakan yang menjadi bentuk dukungan dan komitmen dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya melalui alokasi 40 persen belanja Pemerintah dan BUMN untuk produk lokal.

“Melalui kebijakan tersebut, diprediksi oleh BPS akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,85 persen sekaligus menciptakan 2 juta lapangan kerja tanpa investasi baru,” ujar MenkopUKM.

Diakuinya, adanya aktivitas thrifting juga disebabkan oleh fenomena supply and demand. Oleh sebab itu bila supply thrifting produk impor dapat dihentikan, maka akan berpengaruh pada market yang kemudian dapat diisi oleh produk dalam negeri.

Thrifting Memang Dilarang

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan, larangan thrifting pakaian impor sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Pada Pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas,” ucap Hanung.

Ditambahkannya, isu thrifting saat ini menjadi isu yang serius, terlebih karena saat ini ekonomi dunia sedang melambat, sehingga impor barang bekas menjadi tantangan tambahan bagi pelaku UMKM di tanah air.

Hanung menjelaskan, thrifting pakaian impor memiliki dampak yang merugikan. Di antaranya, dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius karena banyak di antara baju bekas impor tersebut diambil dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  Thrifting pakaian impor merupakan barang selundupan atau ilegal yang tidak membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian negara.

Thrifting pakaian impor ini juga akan merugikan produsen UKM tekstil. Menurut CIPS dan ApsyFI,  80 persen produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro, sedangkan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12-15 persen,” kata Hanung mengakhiri pernyataannya.   (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini