HANYA sebuah foto: dua orang tengah duduk bersama. Tapi foto itu menghebohkan dunia peradilan.

Lalu, apa salahnya dengan foto yang beredar di sosial media sejak awal Oktober 2023 itu? Salahnya, foto itu menggambarkan sebuah “pertemuan” antara Ketua KPK Firli Bahuri (FB) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Betul hanya pertemuan. Tapi publik menduga pertemuan itu bukan hal biasa. Itu pertemuan luar biasa yang merobek dunia peradilan.

Makna foto itu (diduga publik), FB dan SYL tengah bernegosiasi jumlah “uang suap” dalam kasus korupsi yang dilakukan menteri pertanian SYL. FB sebagai Ketua KPK ditengarai tengah melakukan pemerasan terhadap SYL.

Kasus itu meledak ke publik setelah ada anggota masyarakat yang mengadukan pemerasan di atas. Laporan Dumas (pengaduan masyarakat) itu, kini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Bahkan sudah sampaiq pada tahap penyidikan. Polisi, konon, sudah mengendus tersangkanya.

Hebatnya, Dumas tak hanya meng-upload foto pertemuan FB dan SYL. Tapi juga menyantumkan “kronologi pemerasan” tersebut. Konon, pemerasan diduga dilakukan FB pada tahun 2022.

Dalam kronologi di atas disebutkan, pada Juni 2022, Irwan (yang diduga mewakili Firli Bahuri), menyampaikan kepada Mentan SYL, bahwa tim KPK akan segera masuk ke Kementerian Pertanian. Ada dugaan korupsi di sana. Kemudian Irwan mengatur pertemuan SYL dengan FB.

Irwan sempat mendatangi rumah dinas SYL, menyampaikan permintaan dana dari FB. SYL menyanggupi akan memberi Rp1 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

Singkat cerita, Desember 2022, jadwal pertemuan antara SYL dan FB diatur. Pertemuannya di lapangan bulu tangkis Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saat itu, dalam pertemuan, SYL berbincang dengan FB di pinggir lapangan. Ketika “dua tokoh” itu hendak pulang, uang Rp1 miliar pun diberikan ajudan SYL kepada ajudan FB.

FB, usai menggelar konferensi pers penahanan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi angkat bicara soal dugaan dirinya melakukan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret Menteri Pertanian SYL. FB mengklaim dirinya dan pimpinan lain tak pernah melakukan hal tersebut. Tapi pengakuan FB dianggap sepi oleh publik dan polisi. Faktanya, polisi tetap meneruskan penyidikan terhadap kasus pemerasan tersebut. Dan publik pun nyinyir pada klaim FB.

Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada SYL, ternyata lebih ramai di dunia maya dari kasus korupsi menteri pertanian itu sendiri. Kenapa?

KPK adalah lembaga peradilan “super body” yang dibentuk pemerintah (era Presiden Megawati) tahun 2002 untuk mengatasi masalah korupsi yang sulit diberantas oleh birokrasi penegak hukum yang ada saat itu. Masyarakat antusias menyambut kehadiran macan keadilan tersebut. Dan KPK pun menunjukkan kinerja yang bagus. Banyak kasus korupsi besar yang dibongkar KPK. Banyak pejabat negara — menteri, gubernur, bupati, dan wali kota — dijebloskan ke penjara karena korupsi.

Tapi belakangan ini, masyarakat mengeluh. KPK sudah jadi “macan ompong.”

Apalagi ketika FB menjadi ketuanya. Koran Tempo mencatat, sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan FB. Antara lain, naik helikopter mewah milik swasta saat melakukan kunjungan ke Sulsel; lalu bertemu Lukas Enembe, gubernur Papua saat itu yang tengah disidik KPK, tahun 2022; dan bertemu terduga korupsi Tuan Guru Bajang, gubernur NTB, tahun 2019. Masih banyak lainnya. Semua itu, merupakan pelanggaran kode etik serius bagi pimpinan KPK. Karena pertemuan semacam itu berpotensi membuka peluang terjadinya “transaksi” dalam proses penanganan korupsi.

Nah terakhir, FB melakukan pertemuan dengan SYL. Ada fotonya. Viral di sosmed. Masalah ini berdampak sangat serius bagi KPK. Publik hilang kepercayaannya kepada lembaga antirasuah tadi.

Dr. Imam Anshori Saleh, SH, mantan wakil ketua Komisi Yudisial (2010-2015), mengibaratkan kasus tersebut sebagai “koruptor menangkap koruptor”. Jika koruptor menangkap koruptor — betapa ironisnya lembaga penegakan hukum di Indonesia. Lebih ironis lagi, Dewan Pengawas (Dewas KPK), buru-buru menyatakan FB tidak melanggar kode etik. Padahal proses hukumnya masih berlangsung di kepolisian. What’s wrong Dewas”

Semua gambaran tersebut menunjukkan pengroposan lembaga hukum di Indonesia sangat parah. KPK yang dulu digadang-gadang jadi lembaga antikorupsi yang superbody dan mumpuni, nyaris lumpuh. Publik makin tidak percaya.

Melemahnya kewibawaan KPK saat ini, tentu tidak berdiri sendiri. Pemilihan ketua KPK adalah wewenang DPR. Jika kemudian Senayan memilih FB sebagai Ketua KPK, what’s wrong?

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukm menyatakan DPR adalah lembaga yang sangat korup. Karena itu keputusan-keputusannya banyak yang koruptif. Apakah terpilihnya FB sebagai ketua KPK cermin dari level korupsi Senayan? Pikir sendiri.

Solusi untuk mengatasi korupsi yang demikian parah di Indonesia, memang harus tegas dan menyeluruh. Pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif hingga saat ini ternyata belum mampu mengatasi korupsi. Betapa pun baiknya UU Antikorupsi, kalau pelaksananya korup, tidak akan berjalan.

Mungkin perlu terobosan baru — rakyat melalui referendum membentuk atau mereformasi lembaga peradilan keseluruhan. Caranya, hakim, jaksa, dan ketua KPK dipilih langsung oleh rakyat. Hal semacam itu mudah dilaksanakan di era digital. Biayanya pun murah. Yang penting ada kemauan keras untuk menjadikan negeri ini nol korupsi.

*penulis adalah dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini