oleh Slamet Sugianto*

SOLUSI atas kontroversi keberadaan UU Pesantren berikut turunannya bisa didekati dengan 2 pendekatan. Socio legal dan normatif. Pendekatan socio legal membutuhkan data kuantitatif yang tidak mudah. Sementara pendekatan normatif lebih mudah berkaitan dengan interpretasi terhadap istilah istilah dengan muatan nilai nilai tertentu.

Berdasarkan atas kajian menggunakan pendekatan normatif, maka ditemukan ada banyak substansi dalam UU Pesantren berikut turunannya yang berpotensi bisa dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan mengintervensi pesantren, antara lain:

Pertama, nomenklatur Islam Moderat dan Islam Rahmatan Lil Alamin dalam UU Pesantren. Istilah ini lebih sarat bersifat politis saat tidak ada rincian yang jelas seperti apa definisi operasionalnya karena belum dijelaskan di aturan turunannya. Apalagi didikotomikan dengan Islam Radikal atau Islam Ekstrem.

Sekalipun ditujukan sebagai indikator untuk menakar seberapa jauh komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. Namun, potensi pembelahan pesantren berdasarkan dikotomi tersebut bukan mustahil terjadi, sehingga corak penerapan UU pesantren akan sangat subjektif tergantung kehendak penguasa.

Kedua, keberadaan Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh dan AHWA sebagaimana diatur dalam PMA – Peraturan Menteri Agama yang mengaitkan kewenangan Menag dalam pengelolaan pendidikan pesantren lebih menonjol berpotensi sebagai bentuk intervensi daripada kepentingan afirmasi maupun recognisi. Dalam sejarah perjalanan panjang pesantren secara alamiah mendapatkan pengakuan masyarakatnya.

Jika kepentingannya dibawa pada pengakuan formal pendidikan maka sebaiknya masuk ke dalam domain rezim sisdiknas dalam bingkai UU Pendidikan Nasional. Hal mana, sebagaimana diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah.

Ketiga, pengelolaan dana keuangan pesantren sebagaimana diatur dalam Perpres sekalipun secara anatomis ini bersifat optional untuk dana abadi, namun teknisnya telah memasuki ruang privat pesantren. Kondisi ini, akan menjadikan pesantren tidak independen dan rawan disusupi kepentingan non pesantren melalui intervensi keuangan pesantren.

Selain itu, hadirnya nomenklatur pengelolaan keuangan pesantren akan berpotensi menjadi beban baru dan intervensi dapur privasi pesantren yang selama ini bersifat asli, khas dan mandiri. Hal mana, juga dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan dikapitalisasi sebagai logistik dalam konteks dukungan kontestasi politik.

Atas dasar problem normatif di atas baik substansi dalam UU, Perpres dan PMA, maka logik rasional banyak Pengasuh Pesantren yang mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan langkah langkah sebagai berikut :

Pertama, memberlakukan vakum terhadap implementasi UU Pesantren berikut aturan turunannya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau setidaknya sampai ditetapkannya revisi UU pesantren yang telah memenuhi keseluruhan aspirasi dan kehendak, serta nilai-nilai yang berlaku di pesantren.

Kedua, mengagendakan revisi UU Pesantren ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022 dan melibatkan tim hukum penyusun revisi UU Pesantren yang menggugat atau menolak sembari menyerap substansi revisi yang sudah disusun oleh tim hukum penyusun revisi UU Pesantren representasi dari Para Pengasuh Pesantren yang menggugat atau menolak.

Ketiga, membuat kemudahan aturan realisasi pemberian dana abadi dan muadalah untuk recognisi dan afirmasi ke dalam bentuk aturan tekhnis setingkat menteri di bawah payung hukum perundangan yang ada selain UU Pesantren sebagai wujud kewajiban konstitusional negara dalam melayani dan berkhidmat kepada pesantren.

Demikian catatan ringan ini dibuat sebagai masukan kepada Pemerintah agar bisa menyerap aspirasi dan memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan. Semoga menjadi perhatian bersama. Hanya kepada Allah SWT saja berserah diri dari segala urusan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala urusan kita. []

*Slamet Sugianto, Direktur Pusat Kajian Dan Analisis Data (PKAD)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini