JAKARTA (eksplore.co.id) – Salah satu langkah nyata mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, BNI menerbitkan Green Bond berdenominasi Rupiah sebesar Rp5 triliun pada Juni 2022. Tujuannya untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek ekonomi berkelanjutan dan telah memberikan dampak positif pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Alokasi yang diselaraskan dengan Green Bond Framework BNI sebanyak 77,06%. Sebanyak 11,24% dialokasikan untuk kategori Energi Terbarukan, 61,77% untuk kategori Transportasi Berkelanjutan, dan 10,33% untuk kategori Bangunan Hijau.

Selain itu, ada pula alokasi 15,26% untuk Sampah menjadi Energi dan Pengelolaan Sampah, serta 1,40% untuk Sumber Daya Alam dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, dari 10 kategori yang tersedia di bawah Kerangka Obligasi Hijau. Sisanya dialokasikan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) lainnya.

Terkait transportasi berkelanjutan, melalui Light Rail Transit (LRT), BNI dapat berkontribusi pada penurunan 109.823 ton CO2 per tahun. Sedangkan, energi terbarukan dialokasikan oleh BNI melalui Solar Power Plants yang berkontribusi pada penurunan 3.037 ton CO2 per tahun.

Proyek Mini-Hydro Power Plants Yang dibiayai BNI telah menurunkan 26.686 ton CO2 per tahun.  Lalu, Biogas Power Plants berhasil menurunkan 24.863 ton CO2 per tahun. BNI juga mengalokasikan Green Bond untuk bangunan hijau yang telah berkontribusi menurunkan 69.339 ton CO2 per tahun.

”Tak berhenti di situ, alokasi juga digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi dan pengelolaan sampah, di mana sebanyak 150.410 ton sampah per tahun telah didaur ulang,” tutur Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

OKKI menjelaskan, di luar itu, BNI mengalokasikan pembiayaan dari Green Bond untuk sumber daya alam dan penggunaan lahan berkelanjutan, bagi pengelolaan lahan seluas 314.387 hektare yang telah memiliki sertifikat FSC dan penanaman 31.269 pohon di Papua.

Perseroan, katanya,  tidak sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga lebih proaktif melakukan pemantauan hasil penurunan GRK dari pembiayaan yang bersumber dari green bond. “Tentunya ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Kami bertujuan mendorong lebih banyak proaktif dalam membantu pemerintah untuk mencapai net zero emission,” katanya.

Menurut Okki, BNI telah melakukan penyesuaian metodologi perhitungan dalam hal klasifikasi sumber emisi khususnya scope 3 yang meliputi, perjalanan dinas darat, perjalanan dinas udara, dan emisi pembiayaan dengan mengadopsi metodologi dari PCAF.

Tidak hanya itu, BNI juga mulai menghitung emisi pembiayaan untuk debitur segmen menengah dan korporasi. Sektor menengah dan korporasi meliputi; perkebunan, industri turunan produk perkebunan, pertambangan dan perdagangan komoditas, industri pengolahan, industri perdagangan, pulp and paper, konstruksi, hingga PLTU.

Dalam peta jalan ESG, BNI akan menghitung emisi GRK Scope 1 dan 2 untuk seluruh kantor BNI termasuk kantor cabang pembantu (KCP) di seluruh Indonesia. Saat ini, pihak BNI sedang menyusun pedoman dan format pengumpulan data sumber emisi agar ke depan perhitungan emisi dapat dilakukan lebih detail dan presisi. “Semoga perekonomian akan tumbuh melalui masa transisi dan akan mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT),” tuturnya mengakhiri penjelasannya. (bS/aD)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini