AKARTA (eksplore.co.id) – Tahun ini, 2022, pemerintah akan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp373,17 triliun. Selain itu, suku Bunga KUR juga akan dikurangi, dari semula 6% menjadi 3%. Kebijakan itu ditempuh untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi UMKM lebih masif

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki usai menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 Kepada Penyalur, Penjamin, Pemerintah Daerah dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Program KUR Terbaik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

“Meskipun ekonomi sudah mulai normal tapi kita tetap antisipasi dinamika ekonomi dengan memperkuat pemulihan ekonomi UMKM melalui porsi KUR,” kata Teten. Dengan bunga rendah dan plafon yang lebih besar, katanya, menunjukkan pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM.

Teten mengatakan,  ke depan porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan bisa terus meningkat. Ditargetkan pada tahun 2024 porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30%. Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bamper ekonomi saat terjadi krisis.

“KUR ini akan terus kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan mininal 30% untuk UMKM di tahun 2024, jadi ini tantangan juga. Sekarang baru 19,8%, kalau nanti jadi 30% kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?” lanjut Teten.

Dia mneegaskan juga, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM penerima kredit. Hal ini diperlukan agar kualitas kredit yang diterima UMKM benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.

Seperti diketahui realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur.  Secara rinci KUR yang disalurkan tersebut terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57%, KUR mikro 63,71%, KUR kecil 32,71% dan KUR TKI 0,01%.

Dari sisi penyalur KUR didominasi oleh tiga bank Himbara sebanyak 92,37%. Kemudian perbankan swasta 3,1%, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37%, koperasi 0,05%, dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05%.

Menurut Menkop, penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah akibat tingkat likuiditas koperasi yang kecil, jauh di bawah perbankan. Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya. Dia memperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.

“Kalau KUR itukan dibayar subsidinya oleh pemerintah, sementara pinjaman KUR tergantung dari likuiditas koperasi. Nah koperasi itu rata – rata kecil kemampuan likuditasnya,” pungkas Teten.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, UMKM bisa memanfaatkan fasilitas KUR tersebut untuk meningkatkan kapasitas usahanya. KUR, katanya, juga menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 lalu.

“Tahun 2022 plafon KUR kita naikkan menjadi Rp373,17 triliun, kita harap UMKM bisa termotivasi mengaksesnya. Kami meminta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya agar KUR ini bisa terserap dengan baik,” ujar Airlangga.

Ditegaskan Airlangga bahwa KUR tahun 2022 akan diutamakan untuk ke sektor – sektor produktif. Hal ini diperlukan untuk mendorong produktivitas penerima KUR dan juga mendorong terciptanya nilai tambah.

“Sektor pertanian menjadi sektor terbesar penerima KUR, saat covid-19, lalu sektor pertanian lajunya sangat kenceng. Ini patut diapresiasi,” tutur Airlangga. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini