SURAKARTA (eksplore.co.id) – Salah satu problem kebangsaan yang terjadi saat ini adalah  ketika  nilai – nilai keindonesian tidak dijadikan  paradigma dalam membangun politik kebudayaan–sehingga berdampak terhadap produk – produk legacy yang selama ini diciptakan oleh pemerintah yang  jauh dari nun harapan. Untuk itu diperlukan penguatan di berbagai sektor kehidupan agar tidak meninggalkan budaya keindonesiaan dalam kebijakan politik pembangunan  nasional.

Demikianlah konklusi hasil acara halal bi halal virtual dan tausyiah budaya yang diselenggarakan oleh para alumni aktivis pers mahasiswa Pabelan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Di Surakarta, Kamis (11/05/2023) dan diadakan secara virtual. Dengan menampilkan dua narasumber budayawan, diantaranya Kun Prastowo dari Surakarta dan Irawan Djoko Nugroho (Yayasan Suluh Nuswantara Bakti) dari Jakarta.

Lebih jauh, Irawan menegaskan, perspektif budaya tak bisa dipahami hanya sekadar seni dan tarian – tarian semata. Namun lebih dari itu, budaya adalah cipta, rasa, dan karsa yang diterjemahkan dalam bentuk paradigma berbudaya di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, dan lain – lain.

“Sayangnya dalam segala kebijakan pembangunan nasional pemerintah tidak jelas arahnya dalam mendukung politik kebudayaan. Sementara bangsa – bangsa lain maju dan berkembang tanpa menanggalkan budaya, seperti Jepang, Korea dan China,” ujar Irawan yang selama ini dikenal sebagai penulis Buku Majapahit.

Senada dengan Irawan, Kun Prastowo menyatakan, diperlukan inovasi dan kreativitas dalam literasi budaya bagi kalangan generasi muda. Di era digitalisasi adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan berbagai budaya yang dibungkus dalam bentuk kearifan lokal. Sehingga ke depan menjadikan daya tarik bagi generasi muda untuk belajar tentang budaya dan nilai – nilai keindonesiaan.

Hal ini sangat penting dan mendesak, karena pelajaran budaya itu diperlukan untuk membentuk etik dan etika manusia agar memiliki karakter diri yang baik. ” Saya berharap dengan banyak pemimpin – pemimpin yang cerdas dan berintegritas yang tinggi bisa memikirkan itu dalam politik kebudayaan,” ucap Kun Prastowo.

Sebagai penutup, Agus Yuliawan sebagai host moderator, menyimpulkan, bahwa semua itu harus segera diakhiri. Politik kebudayaan yang menjadikan anak bangsa tidak lagi menjadi inlander harus digalakkan. Diungkapkan Agus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  saat ini punya program membiayai produksi film-film pendek bertema budaya lokal. Karena itu seharusnya Kementerian tersebut menjadi garda terdepan dalam menghadirkan film yang lebih baik, lebih menginspirasi dan tidak terjebak sekadar menghadirkan film-film inlander.

Menurut Agus yang juga direktur eksekutif Induk BTM,  pemerintah dan seluruh anak bangsa, perlu duduk bersama untuk mengemas nilai-nilai kebudayaan Indonesia. ”Budaya kita itu sesungguhnya sangat berbangsa secara bermartabat, modern yang mampu  melepaskan diri dari Budaya inlander yang terbelakang,” tuturnya menutup acara itu. (aY/bS)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini